Adji Wigjoteruna's Personal Website and Opinions

Kebenaran: FAKTA atau OPINI?

2008-05-15T15:16:00.005+07:00

(Tulisan ini saya dedikasikan khusus untuk dua orang teman saya, Rudi MS dan Ansel Kahan).

Beberapa waktu lalu lahir koran lokal DKI baru sebagai saingan koran yang beredar di Jakarta, Jawa Barat dan Sumatera bagian selatan, namanya Koran Jakarta (denger2 katanya punya grup Bakrie, :-) ). Slogan Koran ini sangat menarik, yaitu ‘KEBENARAN Itu Tidak Pernah Memihak’ Benarkah demikian?

Sepintas nampaknya tidak terbantahkan, tapi mari kita cek ricek dengan 2 pertanyaan berikut:

Apa itu sejatinya KEBENARAN?
Apakah jawaban kita untuk pertanyaan no. 1 di atas sama dengan orang lain?

Jika tidak diperoleh jawaban tunggal atas arti KEBENARAN (dan ini adalah sangat sangat mungkin terjadi), lalu bagaimana kita bisa mengatakan bahwa KEBENARAN itu tidak memihak? ;)

Dalam sudut pandang manusia, KEBENARAN itu jelas memihak.

Mungkin ada yang berargumentasi bahwa KEBENARAN itu ada banyak kategori, misalnya ada KEBENARAN mutlak ada KEBENARAN relatif. Jika demikian mari kita periksa lagi, apa itu KEBENARAN mutlak dan apa KEBENARAN relatif? Mungkin diantara kita ada yang mengatakan bahwa KEBENARAN mutlak adalah KEBENARAN menurut agama!

Tetapi jikalau kita telusuri lebih jauh, KEBENARAN menurut agama yang MANA? Di Indonesia saja ada banyak agama, seperti Islam, Kristen, Hindu, Budha, Khonghucu, dan lain-lain. Islam sendiri paling tidak ada Sunni, Syi’ah (dan Ahmadiyah!), Kristen ada Katolik, Protestan dan lainnya. Lalu KEBENARAN mutlak agama mana yang akan menjadi patokan? Bila dasarnya adalah mayoritas, di Indonesia yang menang adalah Islam, di India yang menang adalah Hindu. Di Dunia yang paling banyak adalah Kristen!

Dalam sudut pandang manusia, KEBENARAN itu kontekstual. Keberlakuannya dibatasi oleh ruang dan waktu.

Mari kita ambil contoh yang lain, KEBENARAN menurut ilmu pengetahuan (IP). Kita ambil dari ilmu Fisika, hukum Newton. Menurut beliau (kalau tidak salah), setiap benda akan ‘jatuh’ ke permukaan bumi karena dua hal, memiliki massa dan adanya gaya gravitasi bumi. Apakah ‘KEBENARAN’ pernyataan ini berlaku jika benda ada di luar angkasa yang tidak terpengaruh oleh gaya gravitasi bumi?

Sebuah FAKTA adalah KEBENARAN, tetapi OPINI terhadap FAKTA, belum tentu sebuah KEBENARAN.

Untuk ini kita ambil contoh tabrakan. Terjadi tabrakan antara sebuah motor dengan mobil di jalan Sudirman Jakarta dan pengendara motor tewas di tempat. Bagaimana kita mengetahui KEBENARAN dalam kasus ini?

Sebuah koran menyimpulkan ‘Kemarin terjadi tabrakan di jalan Sudirman, pengemudi motor tewas, pengendara mobil melarikan diri!’ Apakah ini sebuah KEBENARAN?

Koran lain mengatakan, ‘Pengendara motor tewas, penabrak dalam pengejaran polisi!' Apakah ini juga sebuah KEBENARAN?

Misalnya, ada dari salah satu kita sempat melihat kejadian tersebut dan mengatakan, ‘Waktu itu saya lihat ada mobil ngebut menyenggol pengendara motor, pengendara motor jatuh dan tertabrak mobil belakangnya! Apakah ini sebuah KEBENARAN?

Misalnya lagi ada salah satu kamerawati sebuah stasiun TV yang sedang merekam situasi yang terjadi di jalan Sudirman lewat sebuah jembatan penyebrangan, tanpa sengaja merekam adegan tabrakan tersebut. Dari hasil rekaman tersebut, selain yang disampaikan oleh saksi mata, ternyata mendapatkan FAKTA bahwa ada sebuah batu yang melayang ke pintu mobil pertama sehingga si supir kaget dan menyenggol motor!

Selanjutnya FAKTA lain sudah terungkap!

Inilah beberapa FAKTA yang terungkap dari kasus ini:

Telah terjadi tabrakan di Jalan Sudirman Km …, pada jam … tanggal …;
Tabrakan tersebut telah menewaskan pengendara motor bernama … umur … beralamat di …;
Selian motor, ada dua mobil yang terlibat dalam tabrakan tersebut, yaitu mobil … dengan nopol … dan mobil … dengan nopol …;
Kedua mobil tersebut masih dalam pencarian polisi karena tidak ada di tempat pada saat polisi datang ke TKP;
Telah ditemukan batu yang menyebabkan pecahnya kaca mobil penyenggol sepeda motor serta pecahan kacanya.

Apakah KEBENARAN sudah terungkap dari FAKTA-FAKTA yang diperoleh? Lalu siapa yang melempar batu (dan sembunyi tangan)? Apa motifnya?

Jika membaca, melihat, mendengarkan apa yang disampaikan oleh media massa apapun bentuknya (cetak, tv, radio). Kita seyogyanya bisa membedakan apakah:

Media tersebut mengungkapkan FAKTA atau menyampaikan OPINI?
Media tersebut sudah menyajikan fakta dengan cukup LENGKAP atau hanya SEBAGIAN SAJA (Misalnya, karena FAKTA lain BELUM TERSEDIA atau dianggap TIDAK PENTING)?

Tentu saja tidak hanya berlaku untuk media massa, tulisan ini pun adalah sebuah OPINI, bukan FAKTA apalagi KEBENARAN!

Prestasi SBY : Sebuah Catatan Positif

2008-05-04T10:45:00.004+07:00

Walaupun dalam banyak hal saya kecewa karena apa yang diharapkan dari Presiden 2004-2009 belum terjadi, tetapi sangatlah tidak adil jika tidak mencoba mengapresiasi capaian positifnya. Inilah beberapa catatan singkat saya mengenai keberhasilan SBY:

1. Memilih Wakil Presiden yang Tepat

Memilih Jusuf Kalla sebagai Wakil Presiden adalah prestasi terpenting SBY. Jika sebagian kalangan meragukan teamworking duet ini, saya justru menilai mereka adalah duet yang serasi dan saling melengkapi. SBY terkesan sangat hati-hati dalam mengambil keputusan, JK terlihat lebih tegas dan cepat. SBY cenderung memilih alternatif putusan yang aman dan populis, JK lebih kontroversial.

Jika pun ada kesan mereka tidak solid dan berkompetisi, tapi semua masih dalam batas wajar dan sangat manusiawi karena gaya kepemimpinan mereka memang berbeda.

Jujur saya akui jika duet ini masih yang terbaik untuk Indonesia dari sekian banyak calon yang sudah muncul (termasuk muka-muka lama yang sebenarnya sudah kedaluarsa atau perlu dikasih cermin dulu sebelum maju ke bursa pencalonan, he..he..).

2. Memiliki Beberapa Anggota Kabinet yang Perlu Diacungi Jempol

Yang saja lihat paling menonjol adalah Sri Mulyani dan Jenderal Sutanto.

Apa yang dilakukan oleh Sri Mulyani, baik yang bersifat pembenahan ke dalam (internal) maupun dalam kapasitasnya sebagai Menkeu telah menunjukkan kompetensinya baik dalam bidang keuangan dan ekonomi makro maupun sebagai leader di Departemennya. Tidak kalah penting dia telah mencontohkan bagaimana seharusnya pembantu Presiden berperan dan bekerjasama dengan sesama kolega.

Apa yang dia lakukan dalam bidang perpajakan, walaupun menimbulkan pro kontra, saya nilai sangat baik. Demikian juga dengan sistem remunerasi di Departemen Keuangan, walaupun banyak melahirkan kecaman dan komentar miring, juga merupakan capaian yang progresif. Cara dia berbicara, bertindak dan berkomentar, lepas dari setuju atau tidak, membuktikan bahwa dia capable sebagai pejabat negara.

Jenderal Sutanto, juga adalah contoh Pejabat Negara yang harus diapresiasi. Gebrakannya membenahi Kinerja Kepolisian sangat signifikan. Untuk mencari buktinya tidak perlu jauh-jauh, tanya saja pada para pejabat Polri dari berbagai kubu. Bagaimana kesan mereka. Jika mereka tidak suka atau biasa-biasa saja, perlu kita tanya lebih jauh apa alasannya? Apakah mereka menilai dengan objektif ataukah karena 'kegiatan sampingannya' hilang atau berkurang oleh kebijakan Sutanto?

Coba juga tanya sama 'para orang penting' yang bergerak dibisnis gelap dan/atau ilegal baik tingkat nasional maupun di daerah-daerah? Apa yang terjadi dengan bisnisnya setelah Sutanto jadi Kapolri? Apa yang kemudian mereka lakukan agar uangnya tetap berputar?

Sebagai contoh, apa yang terjadi pada mereka di Jawa Barat, Jawa Timur, Jakarta dan Riau? Empat sampel daerah yang mungkin bisa dicek and ricek...

Secara pribadi saya perlu berterima kasih pada kedua orang ini atas apa yang telah dilakukan untuk bangsa Indonesia ini, sesuai dengan kewenangan dan kapasitasnya. Mudah-mudahan saya tidak salah menilai, Ibu dan Bapak akan tetap berprestasi apapun jabatannya setelah pemilu 2009.

Saya juga berharap tidak ada lagi dikotonomi antara pria dan wanita untuk jadi pemimpin dan ga perlu lagi sistem jatah-jatahan. Dengan demikian tidak perlu lagi ada Menteri yang khusus menangani perempuan. Ibu Meutia Hatta bisa dapat peran yang lebih membuat beliau nyaman.

Atau mungkin nanti perlu juga diusulkan menteri urusan laki-laki agar lebih mencerminkan emansipasi?

Krisis Ekonomi Global 2008 : Second Chance Bagi Indonesia

2008-04-30T11:30:00.000+07:00

Setelah diberi kesempatan pertama tahun 1998, Indonesia mendapat kesempatan kedua untuk melakukan akselerasi agar rakyatnya lebih bermartabat dan makmur.

Mungkinkah kesempatan yang mahal ini dimanfaatkan? Sangat bisa dan mungkin ... !!!

Kita semua sangat dianjurkan untuk berperan serta. Tetapi yang lebih penting lagi adalah peran para selebriti penyelenggaran seperti Presiden (SBY!), DPR, KPK, DPD, BPK, MA, MK, KomnasHAM, Gubernur, Bupati dan Walikota, DPRD, Petinggi Partai Politik dan laen-laen yang sejenis.

Selengkapnya ...

Rakyat Jabar Menginginkan Perubahan : Selamat Untuk Hade!

2008-04-14T07:46:00.003+07:00

Nampaknya pasangan koalisi PKS-PAN melalui pasangan cagub-cawagub Ahmad Heryawan-Dede Yusuf akan memenangkan pertarungan, hasil perhitungan cepat 5 lembaga survai menunjukkan hasil yang menyakinkan!

Ini tentu saja beriimplikasi pada peta perpolitikan Jawa Barat dan Nasional. Sebentar lagi Pilgub Jawa Tengah dan Jawa Timur akan digelar. Pertarungan di sana akan sangat penting bagi para elite partai politik besar karena sekitar 50% penduduk Indonesia ada di pulau Jawa.

Kemenangan Hade diluar dugaan para pengamat mainstream, kalkulasinya masih menggunakan hitung-hitungan poltik masa lalu dan terbuai hasil survei orang terpopuler Jawa Barat yang menempatkan Agum Gumelar di posisi puncak. Dede Yusuf juga populer, tetapi saya menduga rakyat Jabar menginginkan perubahan dan ini hanya bisa dipenuhi oleh pasangan yang asalnya tidak diunggulkan, Hade pisan euy!

Saya juga menduga mesin politik PKS dan PAN telah berkerja dengan sangat efektif dan berhasil pempopolerkan Hade pada tinggat ’cukup’, tidak berlebihan seperti pasangan lainnya. Buat saya kampanye dua pasangan lain terasa giung dan jadilah overkill!

Yang menurut saya juga menjadi faktor penentu adalah dalam pandangan rakyat Jabar PKS mewakili partai ’terbersih’ dan PAN mewakili partai tidak berbasiskan agama walaupun warna Islamnya tetap kuat. Dan kedua-duanya partai baru!

Bagi saya pribadi, sangat berharap walaupun warna Islam sangat kuat dan mayoritas rakyat Jabar beragama Islam, Hade menjadi pemimpin semua rakyat Jabar yang seutuhkan. Mudah-mudahan tidak ada kebijakan yang hanya untuk kepentingan golongan tertentu yang, misalnya sangat vokal dan sering protes dan demo disana-sini.

Juga tidak hanya mementingkan balas jasa dan perjanjian ’pra nikah’, walaupun itu tetap penting diperhatikan. Jangan seperti seorang gubernur yang baru terpilih, yang katanya, bagai kacang lupa kulitnya, sehingga proses pengajuaan APBD-nya terus dijegal DPRD sehingga terancam kena sanksi Pemerintah Pusat dan pembangunan DKI terbengkalai. Meskipun dia bisa saja nantinya mempersalahkan DPRD, tetapi jika sudah punya komitmen ’pra nikah’ mbok yang dipenuhi dengan cara yang lebih bijaksana, gitu lho!

Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang berusaha memenuhi janjinya, kepada siapapun! Jika memang yakin tidak bisa memenuhi janji itu, lebih baik jangan buat komitmen apapun...

Kalaupun tidak bisa memenuhi, jelaskanlah alasan dan kendala yang dihadapi.

Jangan juga mementingkan kelompok yang mempunyai lobi kuat, baik secara ekonomi maupun politik. Tetap mengutamakan kompetensi, visi serta mutu hasil pekerjaan pemrakarsa berbagai proposal pekerjaan yang pasti akan mengalir ke meja-meja Hade!

Jangan lupakah harapan para pemilih, harapan orang yang tidak memiliki akses yang kuat pada anda berdua. Mereka perlu dibantu kemudahanan akses atas berbagai sumber untuk meningkatkan kompetensi dan perbaikan ekonomi. Mereka sebenarnya mampu bersaing, tetapi karena tertinggal starting point-nya, perlu dibantu agar bisa bersaing secara adil dan bisa mencapai kesejahteraannya dengan penuh kebanggaan karena dibantu anda berdua sekaligus atas jerih payahnya. Tidak hanya sekedar belas kasihan, balas budi atau politik populis...

Selamat bekerja buat Ahmad Heryawan dan Dede Yusuf. Selamat pula buat PKS dan PAN. Saya turut berdoa agar Allah SWT selalu mendampingi anda berdua untuk menjadi peminpin Jawa Barat yang dicintai rakyatkan dengan penuh keikhlasan.

Amin.

Republik Mimpi Penangkalan Dampak Negatif Internet (Bagian Akhir dari 3 Tulisan)

2008-04-13T00:04:00.008+07:00

Bagian 1 Bagian 2

Sudah beberapa kali acara parodi Republik Mimpi Bang Effendi Ghazali bersalin rupa dan berpindah alamat tayang. Mulanya di Indosiar dengan nama Republik BBM, kemudian ke MetroTV menjelma menjadi newsdotcom. Terakhir di TVOne dalam wujud Sikab (Sidang Kabinet). Ada banyak penyebab, diantaranya: perubahan formasi pendukung, hubungan bisnis, somasi Pemerintah, masalah yang membelit sang Wakil Presiden, Jarwo Kwat.

Sebagaimana semboyan mereka “Jangan hanya cuman BBM, mari wujudkan mimpi menjadi kenyataan!”. Menangkal sepenuhnya dampak negatif internet bisa jadi cuman ada di dunia impian. Mengurangi dan melokalisirnya, [mungkin] bisa menjadi kenyataan.

Dalam logika saya, mengendalikan dampak negatif Internet adalah masalah yang kompleks sehingga cara menanganinya juga perlu keterbukaan pemikiran, kerja keras serta melibatkan banyak pemangku kepentingan (stake holders).

There is no easy solution for tricky problem …

Sebagaimana yang pernah saya curhatkan dalam 2 cuap-cuap sebelumnya, pemblokiran situs terlarang adalah usaha menyederhanakan pendekatan pemecahan masalah. Mungkin bisa mencapai hasil dengan cepat, tetapi akan ikut ‘membunuh’ korban yang sebetulnya bukan sasaran dan menciptakan masalah baru yang tidak kalah rumit.

Bapak Mohammad Nuh adalah seorang pakar ICT dan dia diminta menjadi Menteri karena kompetensinya, siapa yang meragukan hal ini? Keputusannya ‘memaksa’ anggota APJII memblokir Youtube membuat saya bertanya-tanya apakah karena ‘terpaksa’ menjalankan perintah atau karena ‘hal’ lain?

Dari sekian banyak faktor kunci, ada dua yang saya anggap sangat penting tetapi kurang mendapat tempat dalam kebijakan Bapak Menteri.
1. Keterlibatan para pemangku kepentingan; dan
2. Penempatan pengguna Internet sebagai subjek seutuhnya.

1. Keterlibatan Pemangku Kepentingan

Jika sering terlihat Roy Suryo ada dibelakang beliau, apakah karena masukan pakar ICT ini? Dimata umum, Roy Suryo memang seorang pakar ICT; tetapi setahu saya dia bukan satu-satunya. Bukankan masih ada Onno W. Purbo, Budi Rahardjo atau Ikhlasul Amal? Yang merupakan sebagian pakar ICT yang juga dihormati komunitas ICT. Apakah mereka pernah dimintai pendapat?

Itu baru bicara satu aspek saja, ICT.

Padahal Internet adalah sebuah wahana yang memiliki banyak sekali pemangku kepentingan dengan sudut pandang dan pemanfaatan yang sangat beragam. Apakah perwakilan para pemangku kepentingan sudah diajak dialog?

Jika melihat komentar sebagian dari mereka seperti anggota APJII dan media massa. Kayaknya mereka ga diajak urun rembug deh!

Lalu bagaimana dengan para end user Internet seperti komunitas blogger (Enda Nasution dkk.), perusahaan berbasis online (detikcom, kapanlagi, dsb.), para praktisi Internet Marketing (Anne Ahira, Nukman Luftie, Bob Julius Onggo, dll.), para webmaster-webdesigner-webprogrammer. Dan masih banyak lagi!

Berdasarkan pengalaman dan pengamatan, para aparatur Negara seringkali tidak mau repot dan susah dalam menjalankan amanah yang diembannya. Dalam proses pengambilan keputusan pada ranah publik, melibatkan sebanyak mungkin pemangku kepentingan dan menerapkan pengambilan keputusan berbasis partisipatif (participative decision-making) adalah sangat diajurkan.

Pendekatan semacam ini akan memakan waktu lama, menguras tenaga dan pikiran. Tidak kalah penting… membutuhkan kesabaran! Tetapi hasilnya akan lebih baik, karena keragaman sudut pandang dan kepentingan, teridentifikasi dengan cermat memadu menjadi kemufakatan. Ada seabreg metode yang bisa digunakan dan sudah teruji keandalannya. Cukup banyak pakar di bidang ini, salah satunya adalah Kawi Boedisetio.

2. Penempatan Pengguna Internet Sebagai Subjek Seutuhnya

Dilihat dari perpektif end user, keputusan pengontrolan akses Internet (salah satunya dengan cara pemblokiran) adalah menempatkan end user hanya sebagai objek yang harus dilindungi seperti ’anak kecil’ tanpa berusaha memahami kebutuhannya dan ’mendewasakannya’ melalui pendekatan self-empowering.

Pendekatan end user sebagai objek menganggap pengguna Internet itu bodoh, tidak memiliki alat seleksi diri yang memadai, selalu memiliki kecenderungan untuk berbuat negatif dan lemah. Di sisi lain, Pemerintah (alias elite masyarakat) adalah kelompok yang pintar, sangat kompeten dan harus melindungi ’kelompok bodoh ini’ dengan segala cara. Dengan demikian lingkungan sekitar mereka harus ’disterilkan’ dari sebanyak mungkin virus-virus kejahatan.

Pada ekstrim lain, pendekatan end user sebagai subjek seutuhnya akan selalu berpedoman bahwa manusia adalah mahluk Tuhan paling sempurna dan sudah memiliki modal dasar, yaitu akal sehat dan nurani. Yang diperlukan adalah petunjuk dan ’pelatihan’ yang sesuai, sehingga memiliki self-empowering untuk terus mengasah daya tangkal terhadap lingkungan jahat yang akan merusak dirinya.

Saya berharap ke depan, Pemerintah memiliki kerelaan hati untuk memperlakukan para pengguna Internet sebagai subjek seutuhnya. Sebagaimana diharapkan dari orang tua yang baik; yaitu mendampingi anak-anak yang dicintainya menjadi dirinya sendiri sesuai harapan dan kebutuhan mereka. Bukannya orang tua yang over protective dan memaksakan kehendak.

Memperlakukan pengguna Internet sebagai subjek seutuhnya, bukan berarti lingkungan tidak perlu dikontrol dan dibiarkan sebebas-bebasnya. Dalam batas-batas tertentu penggunaan Internet tetap perlu dikendalikan. Ini bisa diilustrasikan dengan anak-anak yang memiliki bakat dan kecerdasan yang berbeda-beda. Tidak perlu semua harus lulus jadi Sarjana. Tetap diijinkan masuk SMK dan program Diploma. Bahkan pendidikan nonformal seperti kursus-kursus!

Kontrol ketat dilakukan pada simpul akses Internet yang bersifat publik seperti Warnet, Hotspot, Pendidikan, Kantor dan lain-lain. Pengawasan lebih longgar bisa diterapkan pada simpul akses Internet individu yang sudah dianggap ’dewasa’. Jika masih kurang, individu dibawah 25 tahun, belum bekerja atau menikah, hanya boleh berlangganan secara pribadi jika ada ijin dari orang tuanya. Ini hanya sekedar contoh.

Bila cara ini dianggap lebih jelimet, tentu saja. Kita harus kembali ke adagium ”tidak ada cara yang mudah untuk memecahkan masalah rumit.”

Bagaimana cara tersebut ditemukan? Itulah perlunya pengambilan keputusan partisipatif dengan melibatkan sebanyak mungkin pemangku kepentingan sebagaimana yang sudah di-curhat-kan di atas!

Negara kita punya banyak orang pintar, mengapa tidak diminta untuk berpartisipasi?

Jika para pemegang amanah rakyat meminta dengan baik, mendengarkan dan menghargai mereka, hampir tidak ada alasan untuk ikut sumbang saran ...

Adakah persamaan antar Virus, Antivirus dan Pemblokiran Situs?

2008-04-11T21:51:00.003+07:00

(Bagian 2 dari 3 Tulisan)

Bagian 1 Bagian 3

Mungkin ahli ICT lebih bisa menjelaskan, tapi menurut saya secara logis punya kemiripan.

Fenomena Virus-Antivirus

Dimulai dari sebuah virus, kemudian dibuat antivirusnya. Dilanjutkan dengan virus baru diikuti oleh antivirusnya. Berulang kembali melalui kelahiran virus berikutnya dan antivirus laginya. Demikian seterusnya.

Sejak virus ada, apakah virus jadi hilang? Faktanya ternyata tidak ...!
Sejak antivirus dibuat, apakah ada antivirus yang paten untuk semua jenis virus tanpa perlu diupdate-update? Lagi-lagi faktanya belum ada ...!

Yang terjadi adalah sebuat bisnis baru, yaitu program antivirus. Lihat saja banyak perusahaan dan perorangan yang telah meraup keuntungan besar dari bisnis ’kecelakaan ini’...

Fenomena Pemblokiran Situs (Khusus Indonesia)

Maksudnya, tentu saja sangat mulia, menjaga rakyat Indonesia dari 'racun dunia' yang namanya situs porno dan situs SARA.

Kalo kita anggap situs porno dan situs SARA sebagai virus dan peblokiran situs sebagai antivirus maka, saya menduga (mudah-mudahan dugaan ini salah), bahwa fenomenanya akan mirip ’dua-bersodara’ Virus-Antivirus.

Sebagai contoh, jika situs porno tertentu (bukan situs dengan komunitas besar dan beragam seperti Youtube) diblokir. Maka jika targetnya bukan orang Indonesia pasti tenang-tenang saja. Bila targetnya orang Indonesia, mudah saja. Buat situs baru, kasih tahu para ’pelanggannya’ (misalkan lewat email), and the show is on the road again. Jika kemudian kena blokir lagi, ulangi langkah sebelumnya. Demikian seterusnya.

Ini baru satu cara dari ribuan (alias banyak sekali) cara yang bisa ditempuh untuk mem-bypass pemblokiran. Ahli ICT pasti tahu caranya …! :)

Banyak teknik yang lebih sederhana dari ilustrasi sebenarnya bisa ditempuh, tapi jangan tanya saya karena saya bukan ahli ICT …! ;)

Lalu apa yang akan dikerjakan orang-orang yang ada dibelakang proses pemblokiran? Menurut saya mirip dengan yang dilakukan orang-orang yang kerja di perusahaan antivirus. Memelototi kemunculan virus-virus baru, membongkar script virus tersebut dan membuat antivirusnya.

Seperti itulah kira-kira yang akan dilakukan oleh para ’pahlawan’ pemblokiran situs terlarang. Diantaranya memantau search engine, memonitor ’jalan-jalannya’ para pengguna Internet. Jika ketemu mangsa yang sesuai kriteria, ya blokir.

Karena Internet adalah sebuah jaringan yang sangat besar dan terus tumbuh dengan cepat. Sangat bisa dibayangkan beratnya tugas ’negara’ yang ada dipundak para penjaga moral bangsa ini!

Usaha yang demikian berat tentu saja tidak mungkin bisa berjalan tanpa dukungan dana operasional yang sangat besar. Makanya tidak salah jika Deddy Mizwar sempat ngomong, berapa triliun pun dana yang dibutuhkan untuk ini harus diadakan agar usaha mulia ini tidak sia-sia atau kempes di tengah jalan.

Apakah mau para ISP (internet service provider) yang tergabung dalam APJII atau para NAP (network access provider) mendapat pekerjaan ekstra (yang artinya tambah biaya) tanpa adanya kompensasi?

Apalagi urusan ini bukan pekerjaan yang jelas dimana ujungnya dan kapan berakhirnya?

Nah selanjutnya, marilah kita tunggu berapa duit yang akan diajukan oleh Pemerintah kepada DPR untuk operasional para penjaga Internet ini. Jika dana yang dibutuhkan mencapai triliunan, pasti donk banyak yang melirik sebagai lahan bisnis baru. Tentu saja kita semua sudah mahrum dengan istilah ’ada gula, ada semut’!

Setelah itu kita tunggu, siapa-siapa saja yang nanti akan menangguk untung dari 'kue baru' ini. Lalu setelah semua biaya itu keluar, kita tunggu juga keefektifan metode ini dalam menjaga moral bangsa!

Antara SBY, Youtube, Undang Undang ITE, Penghinaan Agama dan IGOS

2008-04-10T22:46:00.001+07:00

(Bagian 1 dari 3 Tulisan)

Bagian 2 Bagian 3

Ikutan Tanda Tangan Petisi (saya udah nomor 12.543)

Apakah semua ada hubungannya? Bisa ya, bisa juga tidak tergantung sudut pandang.

Apakah hubungannya positif atau negatif? Bisa kedua-duanya, lagi-lagi tergantung sudut pandang dan kepentingan masing-masing.

Mari ke mari kita tengok2 sedikit.

SBY, sebentar lagi (2009) Pemilu. Banyak spekulasi analisis bergulir. Diantaranya apakah Undang Undang ITE dan pemblokiran Youtube dalam rangka meningkatkan kembali popularitasnya yang menurut survei-survei tengah anjlok?

Silakan simpulkan sendiri pemirsa!

Menurut saya, walaupun popularitas SBY [katakanlah] turun dari saat awal pemilihan tahun 2004, belum ada calon lain yang lebih kuat untuk jadi presiden tahun 2009 selain beliau. Saya pribadi termasuk yang memilih SBY tahun 2004, tetapi kecewa karena banyak hal tidak sesuai harapan (lihat ini atau ini). Tetapi banyak juga yang mengatakan kinerja SBY di akhir masa jabatan justru lebih baik dari awal-awal. Apakah ini sebuah awal yang bagus untuk Pilpres 2009 atau akhir yang buruk dari kepemimpinan SBY 2004-2009?

Walahualam, silakah direka-reka sendiri!

Kalo dibanding Mega SBY boleh dibilang lebih baik, tetapi kayaknya masih bagusan Habibie atau Gusdur deh! Dalam hal-hal tertentu saya pribadi sangat cocok dengan Gusdur, walaupun banyak orang yang benci sama beliau. Tapi Gusdur tuh ternyata ga cocok jadi Presiden Indonesia, bisa kacau jalannya Pemerintahan! Meningan hanya PKB saja deh yang bergolak-golak, jangan Indonesia!

Habibie, awalnya saya merasa biasa-biasa saja, karena waktu itu lebih berharap Gusdur. Tapi setelah dicermati lebih jauh, sebagai Presiden dia justru lebih baik. Sayang periodenya terlalu pendek, jadi data kurang representatif. Mungkinkah lebih baik begitu? Kalau jadi Presiden lebih lama akan ketahuan ’belangnya’, seperti yang sangat dibenci oleh para putra-putri Soeharto dan dicap sebagai ’anak durhaka’!?

Kembali ke Laptop…

Pemblokiran Youtube yang katanya berhubungan dengan penghinaan agama. Youtube sendiri telah memberi respons. Respons ini, tentu saja membuat Pemerintah (SBY/Mohammad Nuh) kecewa berat. Lalu apakah gerangan yang sebenarnya terjadi?

Salah satu analisis mengatakan (selain berhubungan dengan pemilu dan popularitas SBY) karena Youtube punya Google saingannya Yahoo dan MSN (Microsoft). Kalau Microsoft jadi mengakuisisi Yahoo mungkin motif politik ekonominya lebih nyambung. Tapi kalau tidak, mungkin hanya kebetulan saja. Bagaimana menurut Anda?

Jauh sebelum ini pernah hangat gagasan IGOS (Indonesia Go Open Source), tapi kayaknya kurang direspons dengan baik oleh SBY kala itu. Kebetulan juga pada saat yang tidak berbeda banyak, SBY bertemu secara khusus dengan Bill Gates, bosnya Microsoft. Yang kemudian terjadi adalah, makin gencarnya razia software (Microsoft?) bajakan; sedangkan penggunaan open source, yang menurut analisis sebuah media terkemuka bisa menghemat APBN triliunan rupiah kalo dipake oleh semua instansi Pemerintah, terkesan hilang ditelan bumi.

Apakah ini berhubungan dengan fenomena pembokiran Youtube? Ngga tau juga, silahken direka-reka sediri lah!

Kemudian mengenai Undang Undang ITE yang asal muasalnya dimaksudkan untuk mengatur transaksi elektronik, eh ternyata telah membuat media massa meradang. Usut punya usut ternyata ada pasal yang nyelonong masuk dan bisa diartikan mengontrol pemberitaan media massa. Para kuli tinta tentu saja merasa kecewa karena tidak dilibatkan dalam proses penyusunan Undang Undangnya. Apakah Undang Undang ITE ini memang murni untuk mengatur transaksi elektronik atau ada hidden agenda-nya? Kembali susah disimpulkan arahnya … terserah masing-masing saja deh!

Lalu [akhirnya] masalah penghinaan agama sehingga Youtube diblokir. Tepatkan tindakan ini? Mungkin pendapat seorang bernama RasahCrigis di blognya maseko bisa mewakili salah satu pandangan:

“Pemerintah munafik telah memblokir Youtube. Kalau cuma masalah penghinaan agama, ga usah jauh2. Silahkan ke Gramedia, banyak sekali tuh buku2 penghinaan agama (bukan novel). Standar penghinaan agama itu yang bagaimana? Apa khusus untuk agama mayoritas saja? Trus penghinaan agama2 minoritas dibiarkan? Diskriminasi? Bukan! Itu munafik! Sekarang Youtube diblokir, padahal itu cuma media. Banyak proyek2 penting yang pake media Youtube jadi kacau, karena Youtube banyak dipakai sbg media paling umum. Semalam Youtube masih bisa dibuka, skr sudah tidak bisa. Payah nih Pemerintah.”

Sangat mengena esensinya. Saya suka jalan-jalan ke dua toko buku, Gramedia dan Gunung Agung. Kita bisa lihat realitas yang disampaikan oleh RasahCrigis. Lucunya, ada buku-buku tertentu yang sangat sensitif mengenai tuduhan agama tertentu terhadap agama atau ras lain hanya ada di Gunung Agung, tidak ada di Gramedia!

Seperti biasa, masalah penghinaan agama mencetus ragam pendapat. Ada yang bilang tindakan Pemerintah tepat. Ada yang bilang berlebihan karena hanya gara-gara seupil film Fitna yang dibuat oleh politikus ga jelas …, semua manfaat yang bisa diperoleh lewat Youtube ikut terdongkel. Ada yang kayak Maia istri Dhani, sikapnya ya EGP (emang gue pikirin?)…

Tapi kalau menurut saya sih film Fitna ga ada gregetnya sama sekali, pernah coba lihat lewat LiveLeak atau Youtube, baru sebentar (blon selesai) udah saya putusin ga nerusin liatnya. Bukan karena marah, tapi kayaknya buang-buang waktu saja ga dapet apa-apa. Mening liat pilem AAC yang bikin SBY nangis-nangis atau gosip selebriti, :)

Menurut saya juga, sengaja atau tidak SBY dan Geert Wilders sama-sama dapat popularitas dari kasus ini. Coba search lewat om Google dengan keyword Fitna atau si Belanda ini. Hasilnya gile bener … Jadilah Geert Wilders yang asalnya bukan siapa-siapa populer dimana-mana.

Lalu bagaiaman dengan SBY? Jelas makin populer juga! Lepas dari ada kelompok orang yang sebel, banyak pihak yang senang dengan tindakan SBY memblokir Youtube dianggap positif karena peduli dengan keberatan (bahkan kemarahan) rakyat Indonesia (yang beragama Islam, mayoritas!) pada penghinaan agama ini.

Apapun motifnya, fakta bahwa SBY dan Geert Wilders sama-sama diuntungkan sulit terbantahkan. Lalu siapa yang jadi alat siapa? Lagi-lagi, itu terserah kesimpulan masing-masing saja deh…

Demikianlah sementara ini episode Youtube vs SBY. Jangan dianggap serius yach, apalagi penghinaan kepada Presiden. Entar blogger.com diblokir juga …

Dan saya, jadi masuk penjara, eh salah, populer …

Empat Jenis Temanku

2007-09-25T20:28:00.001+07:00

1 Ramadhan 1428H menurut saya istimewa karena jatuh pada tanggal 13 September 2007. Dan sekarang tanggal 25 September adalah Ramadhan yang ke-13. Saya termasuk yang tidak percaya bahwa angka 13 merupakan angka sial.

Banyak orang menganti nomor rumah menjadi 12A atau 14A kalau dapat nomor 13, tetapi saat rumah saya di Cimahi dikasih nomor 13, tetap saya pertahankan apa adanya. Insya Allah, 13 menjadi nomor yang memberi rahmat, khususnya di bulan Ramadhan ini.

Setelah lama tidak menulis di blog, pada 13 Ramadhan ini saya memiliki gagasan kembali menulis, walaupun pendek saja. Inilah hasilnya, interpretasi saya mengenai kesedihan, kebahagiaan, kekayaan dan kesengsaraan: sebagai 4 jenis temanku:

1. Kesedihan...adalah teman sejatiku, karena saat dia disampingku aku jadi tahu kekuranganku.
2. Kebahagiaan...adalah teman yang paling membingungkan, karena selalu datang dan pergi tanpa permisi.
3. Kekayaan...adalah teman yang selalu kucari, karena walau sudah ada disisi tidak pernah kusadari keberadaannya.
4. Kesengsaraan...adalah temanku yang tidak pernah bisa kutolak kehadirannya, karena dia selalu punya cara untuk menghampiriku.

Jakarta, 13 Ramadhan 1428H

Ujian Nasional : Niat Baik Yang Menuai Banyak Kerepotan

2007-08-10T22:38:00.000+07:00

Setelah perjuangan berdarah-darah sekitar empat bulan, saya, istri saya dan anak saya, berhasil lolos dari ‘jebakan’ Ujian Nasional (Unas). Terlalu banyak kisah sedih dan kejengkelan yang menyertainya. Saya melihat sendiri dan sangat prihatin dengan kondisi istri dan anak saya menghadapi momen-momen ini.

Selama empat bulan tidak pernah terlihat kegembiraan pada mereka. Anak saya sebenarnya tipe yang agak cuek, tapi Unas sudah mengubahnya menjadi anak yang penuh kekhawatiran. Istri saya memang orang yang mudah gugup menghadapi situasi sulit apalagi yang stressful kayak Unas ini. Saya sudah berusaha semaksimal mungkin menenangkan mereka, tapi nampaknya kurang memberikan manfaat, momok Unas lebih mendominasi dan berhasil mempermainkan perasaan mereka.

Sedihnya pada saat penting semacam ini saya harus bekerja di luar kota, hampir tidak memiliki waktu untuk membantu anak saya menghadapi situasi genting semacam ini. Paling-paling hanya bisa komunikasi lewat telepon.

Nampaknya situasi panik juga melanda semua pihak yang ada disekitar anak saya seperti teman-temannya dan guru-guru di SMPN 9 Bandung. Hampir setiap hari anak saya harus berada di sekolah hingga sore hari, katanya untuk memantapkan kesiapan menghadapi Unas. Mungkin ada benarnya, tetapi yang terjadi adalah justru anak saya menjadi semakin tertekan dan kelelahan sehingga hampir semua materi tidak bisa dicerna dengan baik.

Pihak guru dan sekolah memiliki alasan yang cukup kuat untuk menyelenggarakan pelajaran tambahan, karena tahun lalu SMPN 9 Bandung termasuk SMP yang paling banyak memiliki siswa yang tidak lulus. Tahun ini harus meningkatkan prestasi, kalau bisa lulus semua!

Tapi proses ini berjalan penuh rintangan. Banyak orang tua yang protes karena anak mereka menjadi kelelahan dan semua orang tua menjadi ikut stress, beberapa orang seperti yang dilaporakan Istri saya, sampai menangis karena tidak tahan melihat kondisi anaknya. Belum lagi problem antar mata pelajaran. Guru-guru dari mata pelajaran non Unas tetap memberikan beban tugas yang cukup banyak sehingga anak-anak nyaris tidak memiliki waktu untuk istirahat.

Sebenarnya saya dan istri saya hanya mengkhawatirkan satu mata pelajaran saja, yaitu Matematika, yang sejak dulu memang anak saya kurang menyukainya. Tetapi karena ini menjadi mata pelajaran primadona Unas, tergopoh-gopohkan anak, istri saya dan para guru mengasahnya. Dan saya agak khawatir mata pelajaran lain jadi terbengkalai.

Kekhawatiran kami ternyata terbukti. Setelah diumumkan hasilnya, akhirnya memang anak saya lolos dari ’perangkap’ Unas berhasil lulus; walaupun hasilnya jauh di bawah kemampuan yang seharusnya bisa dia capai. Matematika berhasil lulus di batas bawah, tetapi mata pelajaran lain yang biasanya dia bagus malah drop. Selain kecapaian dan stress, memang belum lama sebelum Unas diselenggarakan, anak saya kena demam berdarah. Tentu saya kami semua bersyukur pada Allah SWT karena hanya karena pertolongan-Nya lah anak saya berhasil lulus. Walaupun demikian saya tetap menyesalkan kenapa Unas yang dirancang oleh para pakar pendidikan di birokrasi meninggalkan kesan yang sangat buruk pada kami sekeluarga.

Melihat lingkungan sekitar serta dengan menyimak berbagai pemberitaan di media massa, apa yang kami alami mungkin hanya segelintir saja dari kisah-kisah kelam Unas. Tidak menutup kemungkinan lebih banyak anak dan orang tua lain yang mengalami kondisi yang lebih berat dari kami.

Bagi saya pribadi, berapapun nilai Unas anak saya tidak terlalu menjadi masalah, yang penting anak saya bisa lulus. Karena jika tidak lulus saya tidak tahu bagaimana anak dan istri saya harus menerimanya. Nilai Unas tidak mencerminkan 10% pun kemampuan anak saya, banyak hal lain yang menonjol dimiliki oleh anak saya, sayangnya tidak masuk dalam kerangka Unas.

Perjuangan ternyata belum selesai. Untuk masuk SMK Negeri (anak saya memang jauh-jauh hari sudah mengatakan tidak berminat masuk SMU), ternyata Matematika dan 2 mata pelajaran Unas lain mendapat bobot yang sangat tinggi, tanpa melihat jenis SMK yang dipilih. Mata pelajaran lain hanya diberi bobot kecil saja, hampir tidak ada artinya.

Melihat peluang untuk diterima di SMK Negeri sangat tipis, akhirnya saya memutuskan untuk langsung memasukkan anak saya ke SMK Swasta. Alhamdulliah akhirnya anak saya bisa melanjutkan sekolah dalam bidang keahlian yang diminatinya sejak lama, rekasaya perangkat lunak. Dan nampaknya sangat menikmati suasana belajar di sekolah barunya.

Mungkin ini adalah jalan yang telah Allah SWT tunjukkan pada kami dan kami sangat bersyukur atas karunia ini. Mudah-mudahan Pemerintah bisa mendapatkan manfaat dari sistem Unas ini, karena bagi kami, manfaatnya boleh dibilang tidak ada.

Ini memang sebuah kenyataan pahit yang harus kami terima. Nampaknya Pemerintah mengganggap Unas sebuah keberhasilan, karena kualitas menjadi terukur dan terstandarisasi. Yang nantinya akan terus dinaikkan batas bawahnya hingga mencapai angka kompetensi minimum. Tentu saja saya setuju dengan harapan itu tapi apakah dengan cara sesempit Unas? Alangkah naifnya Pemerintah kita!

SMPN 9 Bandung pun menyatakan sebuah keberhasilan karena jumlah siswa yang tidak lulus berkurang banyak. Tetapi tidak bagi anak saya, walaupun lulus, nilainya secara keseluruhan justru drop. Inilah memang harga sebuah keberhasilan. Pemerintah berhasil, SMPN 9 Bandung juga berhasil. Dan anak saya adalah salah satu dari 'korban' keberhasilan tersebut!

Kalaupun bapak Wakil Presiden Jusuf Kalla yang terhormat mengatakan ini adalah bagian dari proses pendidikan untuk mencetak anak bangsa yang tidak cengeng dan mampu bersaing di pentas dunia, mudah-mudahan demikian. Karena bagi kami, masih banyak cara lain yang lebih elegan untuk mencapai tujuan tersebut, dari hanya selembar kertas hasil Ujian Negara yang akan terus melekat pada individu-individu bangsa ini hingga akhir hayatnya.

Dirgahayu Bangsa Indonesia ...

NIK Nasional : Identitas sangat penting yang tidak pernah diperhatikan sebagaimana mestinya

2006-11-13T14:36:00.000+07:00

Dalam pandangan saya, penerapan NIK Nasional secara pari purna haruslah menjadi top priority Pemerintah dan DPR di atas masalah ekonomi, korupsi, hukum ataupun masalah lain yang sudah sangat sering disorot oleh media massa dan para pakar. Penggunaan NIK Nasional akan sangat membantu berbagai kegiatan penting pemerintahan, bisnis maupun warga secara individual, diantaranya :

1. Banyak masalah yang bisa diselesaikan dengan lebih mudah jika kita memiliki NIK Nasional yang akurat dan selalu terbaharui;

2. Banyak rencana pembangunan yang bisa disusun serta dijalankan dengan lebih cepat dan tepat sasaran; dan

3. Banyak kegiatan pembenahan dan pembangunan (termasuk korupsi dan ekonomi) bisa diteropong lebih menyeluruh, mendalam, murah dan cepat.

Saya ambil contoh dari realitas sehari-hari, seperti penangkapan para teroris dan penangkalannya, penyaluran Subsidi Langsung Tunai (SLT) dan kegiatan Pilkada. Kemudian rencana kegiatan, pelaksanaan dan evaluasi yang dilaksanakan oleh setiap Departemen dan Lembaga resmi Pemerintah. Hal yang sama berlaku untuk Pemerintah Provinsi, Kota, Kabupaten, bahkan hingga ketingkat kelurahan dan RT/RW. Ini belum termasuk berbagai kegiatan yang dilakukan oleh pihak swasta dan penduduk Indonesia secara individual.

Tentunya ini bukan isu baru, mungkin cenderung sudah ‘bulukan’ dan sudah terpikir di era Pemerintahan Soeharto masih berjaya. Sebagai bahan perbandingan (walaupun tidak sama persis), di Amerika Serikat masalah sejenis dalam bentuk social security number (SSN) sudah dimulai sejak tahun 1935 dan revisi terakhir adalah tahun 1972.

Pengenalan pada NIK Nasional dimulai sekitar tahun 1993 atau 1994 pada saat saya dan istri mendapat masing-masing sebuah kartu berwarna biru muda dari Pemerintah. Waktu itu saya merasa aneh, walaupun sudah punya KTP kenapa masih mendapat tambahan kartu ‘identitas’ lagi. Sayang kartu ini terselip entah kemana dan belum ditemukan lagi. Yang jelas informasi yang tercantum di sana hampir sama dengan KTP tetapi ada nomor identitas baru, yang disebut NIK.

Tahun berganti, beberapa kali telah memperpanjang KTP, alamat rumah sudah pindah dari Bandung ke Cimahi; manfaat kartu itu sampai saat ini (lima belas tahun kemudian) ngga jelas. Menurut isu, proyek ini terkait dengan bisnis keluarga Presiden saat itu, Soeharto. Saya pribadi tidak terlalu tertarik untuk membahas aspek bisnisnya, tetapi pada aspek manfaatnya.

Pengalaman beberapa kali memperpanjang KTP, hampir selalu saya diberi nomor identitas baru. Awal-awal pemerintah SBY-Kalla pernah membaca dari media massa rencana memberlakukan (kembali) penomoran penduduk secara nasional. Namun hingga saat ini rencana itu belum jelas realisasinya.

Seingat saya keinginan menerapkan NIK nasional sudah diamanatkan dalam Ketetapan MPR Nomor VI/MPR/2002 kepada Presiden melalui statement“…segera menciptakan sistem pengenal tunggal dan terpadu (Kartu Tanda Penduduk), atau nomor induk tunggal dan terpadu bagi seluruh penduduk Indonesia dari lahir hingga meninggal dunia, dan dengan nomor yang sama digunakan pula pada pasport, surat izin mengemudi, nomor pokok wajib pajak, dan kartu pengenal lainnya…”

Berdasarkan penelusuran, penerapannya menunggu pengesahan RUU Administrasi Kependudukan yang sekarang masih dibahas di Komisi II DPR. Ini berarti sudah empat tahun dan masih jalan di tempat! Sedih memang, untuk masalah yang relatif sederhana namun sangat penting ini perlu waktu sekian lama hanya untuk sampai keluar aturan-aturannya. Jika ditambah dengan kegiatan-kegiatan lainnya hingga bisa berjalan, masih perlu berapa lama lagi?

Kita lupakan sejenak perjalanan panjang birokrasinya. Mari kita telusuri sebagian manfaat melalui beberapa ilustrasi jika NIK Nasional yang akurat dan selalu terbaharui dipergunakan.

Fulan adalah putra pertama dari Bapak Amir dan Ibu Dewi. Pada saat lahir mereka mendaftarkan diri di catatan sipil dan langsung mendapat NIK Nasional yang bersifat unik dan berlaku seumur hidup. Nomor ini bisa saja di-non aktifkan jika yang bersangkutkan berpindah kewarganegaraan.

Pada saat masuk umur 5 tahun Fulan masuk TK dan nomor registrasi di TK tersebut menggunakan NIK Nasionalnya. Pada saat masuk SD, SMP, SMU dan Perguruan Tinggi (PT) pun tetap menggunakan nomor registrasi yang sama, NIK Nasional. NIK Nasional ini juga yang digunakan pada Kartu Pelajar dan Kartu Mahasiswa Fulan.

Katakanlah pada saat berumur 17 tahun Fulan wajib memiliki KTP, maka KTP dibuat dengan menggunakan NIK Nasional-nya sebagai Nomor KTP. Kemudian setelah lulus SMU dia mendaftar di PT yang berada di kota lain. Fulan cukup mendaftar sebagai penduduk sementara, dimana SKPPS (Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Sementara) juga menggunakan NIK Nasional sebagai nomornya.

Jika kemudian Fulan bekerja di kota yang berbeda lagi dan perlu membuat KTP baru, maka yang berubah dari KTP baru tersebut adalah alamatnya saja, sedangkan nomor KTP-nya tetap sama, NIK Nasional. Demikian pula pada saat menikah, akte nikahnya menggunakan NIK Nasional, pembuatan Kartu Keluarga (KK), nomor induk kepegawaian di tempatnya bekerja, bahkan pada saat mendaftarkan kelahiran anak pertamanya di Catatan Sipil setempat NIK dia dan istrinya tercantum dalam akte kelahiran anaknya.

Penggunaan NIK Nasional ini tidak hanya sampai di situ saja. Digunakan pula pada saat membuat SIM, pasport, NPWP, Jamsostek, pembukaan rekening di Bank, membeli tanah dan rumah, pendirikan perusahaan, bahkan pendaftaran di dokter pada saat sakit atau perawatan di rumah sakit. Singkatnya, NIK Nasional itu menjadi ‘jangkar’ data semua aspek kegiatan pendudukan yang penting. Akan sangat banyak kegiatan individual warga, bisnis maupun Pemerintah yang terbantu dengan adanya data penduduk yang memiliki satu jangkar, yaitu NIK Nasional.

Dengan penerapan NIK Nasional ini setiap warga tidak bisa dan tidak perlu memiliki KTP ganda (yang bisa menjadi sumber masalah), sulit melakukan pemalsuan dan penyalahgunaan KTP (yang bisa menjadi sumber masalah yang lain). NIK Nasional adalah nomor identitas warga untuk semua keperluan, one for all. Jika bisa disederhanakan menggunakan satu nomor identitas, mengapa harus mempersulit diri sendiri dengan nomor identitas yang bermacam-macam?

Jika aktivitas penting warga negara sudah tercatat melalui penggunaan NIK Nasional, database yang tersedia bisa digunakan untuk bermacam-macam keperluan. Misalnya, bila si Fulan lahir tahun 2006, maka 7 tahun kemudian (2013) seharusnya sudah tercatat sebagai murid SD. Jika berdasarkan penelusuran NIK tidak ada di SD tempat dia tinggal, ini bisa diartikan sebagai peringatan dini (early warning) ada suatu masalah. Apakah sudah meninggal, atau orang tuanya belum memasukkan ke SD, sudah masuk tetapi ada kesalahan pencatatan data, masuk SD yang belum mengikuti standar pencatatan berdasarkan NIK dan lain-lain. Jika terkumpul data semacam ini secara nasional atau paling tidak se kabupaten tertentu, bisa menjadi starting point menentukan kebijakan wajib belajar sembilan tahun.

Ilustrasi lain misalnya, jika catatan terakhir Fulan selesai kuliah tahun 2028 (umur 22 tahun) tetapi sampai tahun 2030 belum tercatat sebagai pegawai di Pemerintah maupun swasta, memiliki ijin usaha, melanjutkan kuliah ataupun bepergian ke luar negeri, tentunya sudah bisa digunakan sebagai peringatan dini yang bersangkutkan masih menganggur. Bila data seperti ini diagregasi sampai tingkat nasional, bukankah akan menjadi informasi penting mengenai jumlah pengangguran, tanpa harus melakukan survei primer yang memakan biaya besar, waktu yang lama dan belum tentu akurat?

NIK yang ekuivalen dapat juga diberlakukan untuk warga negara asing yang berada di Indonesia. Warga asing yang kemudian menjadi warganegara Indonesia tentunya akan mendapat NIK Nasional sebagaimana yang lainnya.

Lalu bagaimana dengan metode pencatatannya? Pada dasarnya bisa dilaksanakan dengan fasilitas, sumberdaya manusia dan jaringan yang sudah ada, bahkan dengan metode pancatatan yang paling sederhana pun. Yang harus ditetapkan terlebih dahulu adalah bagaimana pembakuan NIK Nasional dan data apa yang perlu dicatat (yang sebenarnya hanya data umum dan sudah biasa dikumpulkan). Masalahnya adalah bagaimana data ini bersifat akurat dan secara konsisten diperbaharui.

Yang juga tidak kalah pentingnya adalah data ini dapat diakses oleh berbagai pihak sesuai kewenangan dan tugas-tugasnya dalam level agregasi tertentu, sehingga berbagai duplikasi dan pemborosan kegiatan dapat dihindari, setidak-tidaknya dikurangi.

Pemanfaatan teknologi dan teknologi informasi tentu saja bisa sangat membantu. Hanya saja jika rencana ini diperlakukan seperti ‘proyek’ dengan menonjolkan pengadaan fasilitas teknologi informasi yang super canggih, hakikat penyelesaian masalah bisa terabaikan. Akibatnya sudah bisa dibayangkan, menjadi pemborosan uang negara sebagaimana sering terjadi dalam proyek-proyek Pemerintah.

Mari kita berandai-andai lagi. Apabila penerapan NIK Nasional sudah berjalan efektif anggaplah tahun 1995, mungkin:

1. Noordin M. Top dan Dr. Azahari lebih cepat ditanggap polisi, atau bahkan mungkin Dr. Azahari tidak pernah bisa masuk ke Indonesia dan berbagai tragedi terorisme bisa dikurangi bahkan tidak terjadi!?

2. Para koruptor yang konon kabur ke luar negeri atau bersembunyi entah kemana, bisa efektif dicekal dan langsung diadili!?

3. Para Pejabat Pemerintah sulit menyembunyikan kekayaan sebenarnya dan ‘terpaksa’ melaporkan nilai sesungguhnya, karena bila berbohong akan sangat mudah terlacak oleh KPK!?

4. Kerja BPS akan lebih mudah mendata penerima SLT sehingga bantuan ini lebih tepat sasaran!?

5. Banyak penghematan biaya dan waktu bisa dilakukan karena duplikasi aktivitas dan ketidakakuratan data bisa dicegah!?

6. Dan masih banyak daftar kemungkinan manfaat yang lain.

Jika pencatatan ini bersifat menyeluruh dan konsisten untuk semua warga negara Indonesia walaupun hanya sesederhana data yang tercantum di KTP, kita bisa bayangkan berapa banyak profil kependudukan yang bisa dibuat untuk bermacam-macam kebutuhan. Informasi ini bisa diperoleh secara akurat, dengan biaya murah dan waktu yang lebih cepat. Akan banyak kegiatan ekonomi, keamanan, pendidikan dan lain-lain bisa memanfaatkan profil-profil kependudukan ini secara optimal. Saya punya dugaan spekulatif, penghematan biaya secara nasional di segala sektor dengan berbagai macam kegiatan bisa mencapai ratusan milyar, bahkan trilyun per tahunnya!

Dua tahun yang lalu, sesaat setelah pesta pemilihan Presiden saya pernah menulis berbagai harapan yang serba optimistik (Pikiran Rakyat, 6 Juli 2004). Sekarang nampaknya perlu lebih realistik dengan melakukan downsizing menjadi satu harapan saja.

Jika SBY-Kalla plus DPR, hingga akhir pemerintahannya, tidak dapat merealisasikan NIK Nasional yang akurat dan terus terbaharui, maka saya akan masuk ke dalam kelompok yang mengganggap mereka gagal. Penyelesaian masalah NIK Nasional tidak serumit problem ekonomi, korupsi, hukum dan masalah-masalah canggih lainya, sehingga seharusnya bisa diwujudkan dengan cepat dan berhasil dapat periode pemerintahan ini.

Bila target yang sangat achievable ini saja tidak bisa dituntaskan dengan baik. Saya pesimistis bangsa Indonesia bisa sedikit demi sedikit keluar dari masalah. Jargon pembangunan yang lain seperti peningkatkan ekspor, pengurangan tingkat kemiskinan, perbaikan iklim investasi, penegakan hukum, pembasmian korupsi, pencegahan penularan flu burung, terorisme, pentuntasan agenda reformasi dan lain-lain (sebagaimana yang sering dikritisi para pakar dan politisi) sebaiknya jangan terlalu diharapkan dapat diatasi secara menyeluruh.

Let's forget dicussing all those major issues for a while and look much deeper to a crucial, simple and very achievable issue which is neglected or even ignored (?).

The Theory of Perfect Circle: Theory about Love and Tolerance

2006-08-23T09:21:00.000+07:00

Pada saat saya bertemu dengan teman di Jakarta baru-bari ini, setelah ngobrol ngalor-ngidul seperti biasanya, teman saya bercerita tentang Theory of Love dari seorang psikolog terkenal. Kemudian saya pun ungkapkan teori saya mengenai cinta, yaitu The Theory of Perfect Circle.

Tentu saya, sejatinya ini bukan teori. Karena sebuah teori memerlukan penelitian yang intensif, mengumpulkan berbagai fakta, mengaitkan berbagai konsep. Padahal ‘teori’ saya ini diinspirasi oleh sepotong tulisan di sebuah forum yang menceritakan secara jenaka apa itu pria dan wanita. Tapi ngga apa-apa lah, ini kan bukan diskusi akademik! :-)

Dalil pertama. Perfect Cicle berorientasi pada kesatuan (unity) bukan komposisi atau proporsi yang membentuknya.

Saya berpendapat hubungan cinta antara dua orang akan bertahan apabila mereka berkeinginan untuk membentuk perfect circle. Tetapi perfect circle tersebut bukan yang dibuat oleh orang lain, bukan yang dipersepsikan oleh salah satu, tetapi yang disepakati oleh mereka berdua.

Mari kita lihat tiga ilustrasi dibawah ini. Lingkaran pertama adalah lingkaran ideal yang diimpikan oleh banyak orang, tidak ada komentar yang bisa dialamatkan, kecuali pujian. Lingkaran kedua, adalah bagian si pria jauh lebih besar dari si wanita. Bentuk seperti adalah bentuk klasik yang terus digugat oleh para pejuang emansipasi. Bentuk ketiga adalah kebalikan dari bentuk kedua. Kasus terakhir sering jadi makanan empuk gunjingan sebagai ISTI, ikatan suami takut istri.

Dalam teori perfect circle yang saya kemukakan, semua bentuk tersebut bukanlah masalah. Sejauh keduanya, happy-happy saja, sejauh keduanya sepakat atas bentuk tersebut, sejauh keduanya saling menghargai perannya dalam lingkaran tersebut. Semuanya adalah perfect circle bagi saya!

Dalil kedua. Apabila salah satu bagian perfect circle berubah (membesar atau mengecil), maka keduanya harus berusaha membentuk kesatuan perfect circle yang baru.

Ini mirip dengan falsafah homeostatis (keseimbangan dinamis) dalam teori sistem.

Kita ambil contoh lingkaran kedua. Jika peran si wanita membesar, si pria harus menyadari dan menghargai itu. Agar perfect circle tetap bisa dipertahankan maka keduanya harus melakukan upaya-upaya ke arah itu. Ada banyak kemungkinan yang bisa dilakukan, saya akan paparkan dua diantaranya.

Pertama, si pria mengurangi proporsinya sehingga perfect circle lama dipertahankan dengan komposisi yang baru (lihat Gambar 4). Alternatif kedua, ukuran perfect circle diperbesar sehingga terbentuk perfect circle yang baru. Keseimbangan baru ini secara implisit menuntut si pria meningkatkan kapasitasnya. Yang ingin tetap saya tekankan disini adalah bahwa semua itu harus dicapai berdasarkan kesepakatan antara si pria dan si wanita. Tanpa tercapainya kesepakatan tersebut, perfect circle hanyalah sebuah ilusi!

Dalil ketiga. Perfect cicle adalah sebuah proses dan keinginan untuk membentuknya. Jangan tetapkan target waktu untuk mewujudkannya.

Sepintas Dalil Ketiga ini seolah-oleh bertentangan dengan dalil pertama dan kedua. Sebenarnya tidak, karena dalil ketiga adalah untuk tujuan agar kedua dalil tersebut down to earth (membumi), tidak membuat kita frustrasi dan menjadikan kita lebih berorientasi pada proses ketimbang hasil (more oriented on process than result).

Siapapun kita yang ingin mepertahankan kelanggengan cinta dan rumah tangga, membentuk perfect circle adalah sebuah proses dan usaha. Kita tidak bisa memaksakan itu akan terwujud secara permanen, apalagi dengan menetapkan target waktu. Pada satu saat kita akan merasakan perfect circle terbentuk, tetapi pada saat yang lain kita akan merasakan keseimbangan itu terganggu. Memang seperti itulah yang terjadi, sesuai dengan fitrah manusia, sesuai dengan falsafah homeostatis.

Yang tidak boleh kita surutkan adalah usaha dan proses kearah itu. Dengan pandangan seperti ini, kita memiliki keinginan untuk menghasilkan sesuatu yang lebih baik, setidak-tidaknya dari sudut pandang kita sendiri.

Sometime, somehow, somewhere your perfect circle will come. If you feel more satisfied about your love and life, you’re in the right track to your perfect circle. Hopefully!

Tulisan ini saya persembahkan untuk: Pertama, Istri saya, Insya Allah, kita akan terus berusaha mencapai perfect circle kita. Kedua, teman-teman saya, mudah-mudahan hubungan pertemanan kita, terus berjalan atas dasar saling menghargai dan toleransi; diantara kita bisa membentuk perfect circle. Ketiga, bangsa

Indonesia

yang saya cintai, saya akan terus berdoa dan menghimbau dengan sangat agar para pemimpin dan para tokoh yang berpengaruh bersedia dan terus bekerja keras untuk membawa kami menjadi anak bangsa yang saling menghormati dan saling bertoleransi atas setiap perbedaan individu dan golongan sesuai dengan falsalah Bhineka Tunggal Ika. Bagi saya Bhineka Tunggal Ika adalah sebuah perfect circle, :-).

Palestina, Israel dan Lebanon – Part 2

2006-08-21T14:02:00.000+07:00

Konflik militer Israel-Hizbullah (Hezbollah) memasuki babak baru, yaitu genjatan senjata atas prakarsa PBB setelah menewaskan lebih dari 1.000 orang Libanon dan ‘hanya’ sekitar 160 orang Isreal. Menurut berita, ini terjadi melalui Resolusi 1701 Dewan Keamanan PBB setelah lobi-lobi intensif Perancis-Amerika Serikat dan didukung oleh desakan beberapa negara, termasuk Indonesia.

Apakah genjatan senjata ini berada di ‘jalur yang benar’ untuk sebuah perdamaian hakiki di Timur Tengah? Mungkin saja, mungkin juga tidak. Menurut pendapat spekulatif saya, Amerika Serikat akhirnya setuju melakukan genjatan senjata, berhubung ‘jurus’ sebelumnya melalui mesin perangnya, Israel, tidak berhasil melumpuhkan Hizbullah dan/atau menyeret Iran dan Suriah ke konflik militer secara frontal.

Ini terlihat dari indikasi cukup lamanya tenggang waktu antara dimulainya serangan Isreal ke Libanon (12 Juli 2006) hingga keluarnya Resolusi 1701 DK PBB (11 Agustus 2006). Seolah-olah Amerika Serikat memberikan kesempatan pada Isreal untuk melakukan usaha penglumpuhan Hizbullah dan pemancingan tersebut. Begitu ini tidak berhasil, mereka mulai menjalankan plan B, melalui genjatan senjata.

Ada beberapa indikator yang saya jadikan acuan. Pertama, perang urat syaraf antara AS dan Iran yang terus berlangsung hingga kini. Kedua, pernyataan kemenangan yang diklaim oleh Hizbullah yang dilanjutkan oleh pemberian ganti rugi yang cukup besar kepada penduduk Libanon yang harta bendanya dihancurkan Israel. Ketiga, serangan diam-diam yang dilakukan Isreal terhadap Hizbullah pasca genjatan senjata. Serta, keempat, rencana perlucutan senjata Hizbullah oleh Pemerintah Libanon.

Dugaan saya, pasca genjatan senjata ini, AS akan menggunakan pisau bermata dua. Pisau pertama adalah ‘melumpuhkan’ Hizbullah, Suriah dan Iran melalui skenario genjatan senjata yang akan menguntungkan mereka dan Israel. Kedua, secara samar akan tetap memberikan dukungan pada Israel untuk tetap melakukan teror militer terhadap Hizbullah dan Palestina dimana ada kesempatan (lihat indikasi serangan Israel pasca perdamaian).

Saya punya keyakinan Hizbullah, Palestina, Iran dan Suriah juga bisa ‘membaca’ gerakan politik AS ini. Dengan demikian mereka pun akan melakukan aksi penangkalan dan balasan, sesuai dengan kapasitas dan kepentingan mereka.

Dengan mengacu pada paparan di atas. Saya masih pesimis, perdamaian hakiki atas dasar saling menghormati dan fair akan terwujud dalam waktu dekat ini. Konstelasi politik global yang tidak seimbang, sebagaimana yang telah saya ungkapkan dalam artikel sebelumnya, menjadi kendala utamanya.

Untuk itu, gerakan politik beberapa negara untuk, diantaranya, merevolusi tatanan di PBB, merupakan langkah yang tepat. Jika konstelasi politik di PBB bisa lebih mencerminkan keadaan real sekarang (bukan pasca Perang Dunia II) serta keadilan hak dan wewenang negara-negara anggotanya, secara perlahan dunia yang damai dan adil akan lebih mudah diwujudkan.

Saya sadar bahwa ini bukan hal yang mudah, perlu kerjasama politik yang lebih kuat diantara negara-negara yang dirugikan oleh tatanan PBB sekarang ini. Dengan strength point yang dimiliki sebenarnya Indonesia dapat berperan lebih aktif dalam menjalin kerjasama politik yang intensif dengan Jerman, India, Iran, Jepang, Afrika Selatan, Mesir, Brazil dan Argentina, untuk mempercepat keseimbangan konstelasi politik dunia terjadi. Mudah-mudahan!

Membangun Dignity Melalui Self-Empowering

2006-08-09T09:32:00.000+07:00

Gagasan self-empowering muncul atas keprihatian saya mengenai kondisi ketenagakerjaan Indonesia serta cara pandang tenaga kerja kita (terutama pada mereka yang tergabung dengan serikat pekerja). Saya perhatikan mereka sangat tidak percaya diri, di bawah sadarnya merasa inferior serta kurang memiliki dignity.

Ini nampak jelas dari ucapan dan tindakan mereka bereaksi atas tekanan yang diberikan oleh pihak manajemen (pemilik) perusahaan, ketidakjelasan sikap Pemerintah serta tekanan persaingan ketenaga kerjaan secara global. Bagaimana bargaining position lebih mengandalkan physical power, bagaimana penekanan pada Pemerintah lebih mengarah pada perlindungan secara hukum melalui regulasi.

Tidak ada yang salah dari semua itu, tetapi sepatutnya regulasi serta physical dan quantity power tidak digunakan sebagai alat bargaining utama. Peningkatan kompetensi melalui self-empowering seharusnya menjadi main pressure tool. (Mengenai kompetensi/competency sudah cukup banyak dibahas, walaupun demikian saya akan usahakan membahas topik ini pada kesempatan lain.)

Hingga saat ini saya belum menemukan referensi yang membahas secara khusus mengenai seft-empowering, apalagi jika hal ini dikaitkan dengan masalah ketenagakerjaan di Indonesia. Oleh karena itu, saya buat tulisan singkat mengenai Self-Empowering sebagai langkah awal. Secara bertahap tulisan ini akan saya buat sekomprehansif mungkin, mudahan saya diberi kekeluasaan waktu serta kemampuan menuliskannya di blog ini.

Self-Enpowering adalah sebuah proses yang berkelanjutan untuk mempertahankan dan meningkatkan kompetensi yang inisiatif dan usaha utamanya (main effort) berasal dari diri sendiri.

Inisiatif berhubungan dengan keinginan, motivasi yang timbul atas kesadaran serta kebutuhan pribadi seseorang. Ini berlawanan dengan yang dimunculkan dari orang lain.

Usaha utama artinya, sebagian besar usaha, pengorbanan untuk mempertahankan dan meningkatan kompetensi ini dilakukan oleh diri sendiri dan tidak tergantung pada dukungan (termasuk finansial) orang lain. Kondisi ini tidak menafikan bantuan orang lain, jika memang ada, boleh dimanfaatkan secara maksimal. Yang terpenting, ada atau tidak ada bantuan tersebut, proses self-empowering harus tetap berjalan.

Untuk bisa melakukan self-empowering seseorang harus memiliki kemampuan melakukan analisis SWOT (strength, weakness, opportunity and threat/kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman) terhadap diri sendiri, melakukan mapping (pemetaan) hasil analisis SW pribadi dan OT lingkungan (pekerjaan), membuat rencana bagaimana kompetensinya dipertahankan dan ditingkatkan, mengimplementasikan rencananya, selanjutnya melakukan evaluasi atas proses tersebut. Demikian seterusnya proses ini berlangsung terus-menerus selama usia produktif kita selaku manusia.

Dengan demikian self-empoweing adalah bagian dari lifetime learning (belajar seumur hidup). Menurut saya istilah lifetime learning lebih cocok digunakan di sini ketimbang lifetime education, karena lebih menekankan pada bagaimana itu bisa diwujudkan oleh inisiatif dan usaha pribadi bukan berasal hari kebijakan Pemerintah atau perusahaan. Kebijakan Pemerintah mendukung seft-empowering tenaga kerja Indonesia memang sangat penting, tetapi (jika itupun ada), semua akan sia-sia jika tenaga kerja Indonesia tidak memiliki positive attitude mengenai self-empowering.

Walaupun peningkatan kompetensi dan self-empowering adalah dua isu ketenagakerjaan yang berbeda, tetapi keduanya memiliki kaitan yang sangat erat. Peningkatan kompetensi bisa dilakukan tanpa self-empowering. Tetapi peningkatan kompetensi melalui self-empowering akan membuat tenaga kerja Indonesia memiliki dignity serta integritasnya akan dihargai oleh perusahaan. Pada gilirannya, kondisi konfrontatif yang tidak produktif lambat laun akan berubah menjadi partnership yang saling membutuhkan dan menghargai.

Partnership yang hakiki dan sukarela antara pekerja dan perusahaan adalah kondisi ideal yang saya impikan. Jika ini bisa diwujudkan, Insya Allah, sebagian masalah ketenagakerjaan di Indonesia teratasi tanpa menimbulkan masalah baru.

Palestina, Israel dan Lebanon dalam Konstelasi Politik Global

2006-08-03T10:18:00.000+07:00

Memanasnya situasi di Timur Tengah akhir-akhir ini telah menyita perhatian dunia. Eskalasi peperangan yang dipicu penyanderaan 2 tentara Israel oleh Hizbullah (Hezbollah) dan dipertegas dengan sikap arogan Israel melakukan serangan militer ke Libanon, benar-benar membuat saya sedih. Banyak korban rakyat sipil termasuk anak-anak berjatuhan di Libanon (Lebanon).

Reaksi dunia, termasuk Indonesia, mayoritas menyalahkan Israel. Hanya Amerika Serikat yang sangat telanjang membela Israel. Seruan genjatan senjata yang disampaikan PBB dan mayoritas Negara tidak digubris Israel dan AS. Mereka punya agenda sendiri bagaimana konflik ini harus diselesaikan.

Perselisihan antara Israel dan Palestina yang seringkali menyeret negara-negara tetangganya dalam ‘medan pertempuran’ adalah masalah yang punya sejarah panjang dan sangat sulit dilacak kembali siapa yang salah dan benar. Apalagi masing-masing pihak didasari oleh sebuah keyakinan yang kuat bahwa pihak lain yang bersalah.

Kepentingan golongan dan negara lain yang saling bertentangan juga telah membuat makin kisruhnya masalah ini. Saya merasa solusi yang bersifat adil sudah makin jauh dari kenyataan. Walaupun di permukaan nampak seolah-oleh ada itikad baik untuk membantu mereka menyelesaikan masalah secara damai, saya melihat sangat jelas bahwa secara umum konstelasi politik di dunia lebih menguntungkan Israel.

Sejak keruntuhan Uni Soviet, peran AS sebagai negara super power makin kuat sulit dikendalikan dan diimbangi oleh negara lain. Sadar akan situasi ini, beberapa negara maju di Eropa sepakat membentuk Uni Eropa yang entri-nya (agar lebih mudah dilakukan dan tidak bisa diprotes AS) adalah dimulai dari kerjasama ekonomi. Saya punya keyakinan dalam jangka panjang kerjasama lain di bidang politik dan keamanan akan makin nampak terlihat.

Tetapi di mata sebagian negara berkembang, termasuk Indonesia, pembentukan Uni Eropa hanyalah bentuk kamuflase kerjasama langsung dan tidak langsung dengan AS. Sejarah telah membuktikan bahwa hubungan Eropa Barat dan AS termasuk ‘mesra’. Mereka hanya akan ‘berantem’ kalau masalah yang timbul mengganggu eksistensi masing-masing. Jika terjadi di luar kancah mereka, biasanya mereka sangat bisa bekerja sama. Kalaupun yang satu ‘agak nakal’ yang satu lagi bisa memberi toleransi yang lumayan besar. Contoh paling konkrit adalah serangan militer AS ke Irak atau masalah boikot pengembangan nuklir Iran.

Disamping mereka sebenarnya ada beberapa Negara yang punya posisi penting di konstelasi politik dunia. Di antaranya, Cina, Rusia, Jepang, India dan Iran. Sebenarnya jika rakyat Indonesia bersatu, kita bisa menjadi salah satu pemeran kunci di kancah ini, sayang sekali nampaknya masih utopia karena kita masih harus berkutat dengan masalah internal yang seringkali ditangani dengan cara yang aneh.

Kekuatan lain yang bisa berperan adalah jika Afrika bisa bersatu dipimpin oleh beberapa negara yang cukup kuat seperti Afrika Selatan dan Mesir. Kemudian Amerika Latin, jika mereka bersatu dan tidak diganggu masalah internal juga bisa menjadi penyeimbang AS dan Uni Eropa.

Kembali ke masalah serangan Israel ke Libanon. Sebenarnya saya sangat enggan mengungkapkan pendapat ini karena harus melanggar kecintaan saya terhadap solusi damai. Tetapi melihat perkembangan yang terjadi serta konstelasi politik global, satu-satunya cara agar Israel dan AS bersedia ‘dipaksa’ ke meja perundingan dimana perundingan ini bisa berjalan dengan bargaining power yang seimbang adalah: Perkuat mesin perang Hizbullah, bukan sebaliknya seperti yang diusulkan oleh AS, melucuti mereka terlebih dahulu.

Uni Eropa, OKI, Rusia, Cina, Jepang dan India harus bersatu mengancam AS agar segera menekan Israel untuk menghentikan serangannya. Jika tidak grup ini akan membantu persenjataan Hizbullah agar kekuatannya seimbang dengan Israel. Saya yakin kalau kekuatan militer Hizbullah dan Israel seimbang, Isreal akan berpikir 9 kali lipat melakukan serangan militer ke Libanon.

Kecaman keras dan lobi-lobi G to G terhadap AS tidak akan berdampak positif jika tidak disokong oleh tekanan ‘kami akan memperkuat persenjataan Hizbullah jika suara kami tidak didengar’.

Cara ini tentu saja akan memancing kemarahan AS dan Israel. Tetapi jika itu terjadi saya malah senang, kemarahan mereka merupakan cerminan rasa takut. Dengan demikian konstelasi politik dunia mulai berubah kearah keseimbangan. AS tidak akan bisa semena-mena lagi. Memang ada beberapa masalah yang potensial menghambat skenario penekanan kepada AS ini bisa dilakukan.

Hubungan Uni Eropa dan OKI tidak seerat UNI Eropa dan AS. Secara sendiri-sendiri ketergantungan negara-negara OKI terhadap AS dan Uni Eropa cukup kuat, ini sangat mungkin melemahkan posisi OKI. Hubungan OKI dengan Rusia, Cina, Jepang dan India belum teruji untuk masalah-masalah politik dan keamanan. Dan yang paling penting adalah siapkan negara-negara dalam grup ini menghadapi resiko kemarahan AS dan Israel jika tekanan itu diwujudkan?

Bagi Indonesia sendiri menurut saya punya dua alternatif. Pertama, dengan tidak mengurangi penghargaan terhadap rencana mengirim misi perdamaian PBB, saya berpendapat sebaiknya Indonesia memulai terlebih dahulu dengan mendukung langkah Iran dan Suriah untuk memperkuat ‘mesin perang’ Hizbullah. Dukungan ini tentu saja bukan dalam bentuk pengiriman peralatan perang atau personil secara langsung, karena tentu saja itu bisa dianggap konyol.

Banyak cara halus dan tersembunyi (Pemerintah lebih tahu masalah ini, :-) !) yang bisa dilakukan. Yang pasti kita pun harus waspada, karena ada dugaan bahwa hal ini 'dibiarkan' terjadi oleh AS agar Iran dan Suriah (dua negara yang sangat dibenci AS), terseret dan terlibat langsung (transparan) dalam konflik ini sehingga bisa 'di-Irak-kan' oleh mereka.

Kedua, diam. Biarkan mereka menyelesaikan masalahnya sendiri. Tidak ada gunanya membantu pihak-pihak yang merasa bahwa solusi militer dan kekerasan adalah satu-satunya cara yang bisa ditempuh. Tidak ada gunanya jadi juru damai dari pihak-pihak yang berkeyakinan eksistensi masing-masing hanya bisa diwujudkan dengan meremehkan dan mencoba menghancurkan eksistensi pihak lain.

Kedua sikap tersebut tentunya tidak umum. Tetapi saya lebih setuju mengambil sikap tersebut dari pada hanya melakukan kegiatan lip service lobi-lobi dan siap-siap mengirim pasukan perdamaian. Pilihan pertama, pasti akan menghasilkan kecaman dari banyak negara, terutama AS karena dianggap mendukung terorisme atau tidak mendukung perdamaian serta melanggar etika pergaulan Internasional. Tetapi menurut saya tidak ada gunanya perdamaian dan etika pergaulan Internasional diterapkan pada negara yang jelas-jelas menggunakan standar ganda dan sering melanggar etikel pergaulan antar negara. Hanya saja, saya pesimis Pemerintah Indonesia berani mengambil sikap seperti ini, melihat sejarah hanya Presiden Soekarno yang ‘berani’ melawan AS.

Pilihan kedua juga pasti menimbulkan reaksi keras baik dari dalam maupun luar negera, karena Indonesia akan dianggap sebagai negara yang tidak peka dan bersedia berperan aktif dalam mewujudkan perdamaian di Timur Tengah. Tapi menurut saya ini lebih baik, daripada kita melakukan pekerjaan lip service tersebut. Alangkah lebih baiknya tenaga, pikiran dan dananya kita gunakan untuk menyelesaikan masalah-masalah di dalam negeri. Sangat banyak rakyat Indonesia yang perlu dibantu agar mereka bisa bangkit dan pada gilirannya Indonesia pun bisa bangkit.

Apapun pilihan tergantung pada Pemerintah yang memiliki kewenangan. Apa yang bisa saya lakukan adalah sebatas menyumbang pikiran seperti ini. Mudah-mudahan kedamaian dan kesediaan hidup berdampingan saling menghargai bisa segera terwujud di Timur Tengah.

Fungsi Pemerintah : Memerintah, Melayani, Mengatur?

2006-07-06T17:14:00.000+07:00

Akhir-akhir ini ada beberapa kejadian di Indonesia menginspirasi saya untuk merenung apa sebenarnya fungsi Pemerintah (Government), kenapa harus ada Pemerintah; dan apa yang akan terjadi jika tidak ada Pemerintah?

Berdasar pengamatan, ada 3 peran yang sering disebut-sebut, yaitu : Memerintah, Melayani dan Mengatur. Memerintah terkesan mengsubordinasi rakyat, sehingga masyarakat kurang menyukainya. Melayani akan dirasakan ‘merendahkan’ martabat aparat, jadi kurang diminati oleh Pemerintah. Bagaimana kalau Mengatur?

Saya berkeyakian Mengatur adalah tugas paling hakiki dari Pemerintah. Bisa kita bayangkan bagaimana kacaunya lalulintas jika tidak ada rambu dan polisi yang ‘mengaturnya’. Bagaimana akan makin tepuruknya kita jika tidak ada hukum yang mengatur tata hubungan antar masyarakat. Khusus untuk hukum, saya ngga berani bilang baik, karena menurut pendapat para pakar ada aturan hukum pun sudah kacau apalagi tidak (mungkin malah jadi baik kali, :-) ).

Peran ‘Memerintah’ dan ‘Melayani’ memang tetap penting tapi bukan yang utama. Sebaiknya digunakan pada saat benar-benar dibutuhkan/darurat (misalnya, pada saat terjadi bencana). Khusus untuk tugas ‘Melayani’ sebenarnya bisa didelegasikan kembali kepada masyarakat. Tapi, tentu saja, fungsi ‘Mengatur’ dan ‘Memerintah’ mohon tidak didelegasikan, itu mah bisa jadi repot euy!

Jika menilik sejarah secara singkat, pada awalnya ‘manajemen pemerintahan’ di Indonesia bisa dikatakan sama dengan beberapa Negara besar di Eropa, yaitu ada Raja (atau yang sepemaksudan, seperti Sultan, Kaisar, Tsar, dll.) dan ada Rakyat. Apapun namanya intinya sama, ada yang dipertuan dan ada yang menghamba (ada perbedaan derajat), ada yang memerintah, ada yang harus tunduk pada yang memerintah.

Di Eropa ‘manajemen pemerintahan’ kemudian banyak mengalami perubahan sejak revolusi Perancis, cepat ataupun lambat fungsi Raja dihilangkan, kalaupun ada hanya sebagai simbol dan bagian sejarah yang perlu dilestarikan. Varians-nya banyak, ada yang kearah demokrasi kapitalis, ada yang ke sosialis ada pula yang komunis. Yang paling berpengaruh nampaknya demokrasi kapitalis.

Indonesia ternyata menempuh jalur yang berbeda dari Eropa. Setelah ‘dijajah’ para Raja, berganti ‘dijajah’ negara lain. Setelah merdeka dan mencicipi berbagai varians demokrasi di bawah kepemimpinan karismatik Soekarno, Indonesia masuk ke era demokrasi Pancasila, yang sebenarnya bentuk yang lebih halus dan terselubung dari hubungan Raja-Rakyat. Dalam sejarah panjang tersebut, fungsi manajemen pemerintahan yang Memerintah di Indonesia tetap dominan.

Reformasi politik yang dimulai akhir tahun 1990-an, memang membawa perubahan. Banyak desakan dan tekanan agar fungsi Pemerintah diubah menjadi Melayani bukan lagi Memerintah. Walaupun demikian sepemahaman saya, sadar atau tidak sebagian besar birokrasi Pemerintah tetap didominasi oleh sikap Memerintah dibanding Melayani.

Pro-kontra Memerintah-Melayani telah mengaburkan peran yang sebenarnya lebih penting dari Pemerintah, yaitu Mengatur. Dalam benak saya, peran Mengatur harus berada dititik sentral 3 fungsi tersebut, sehingga peran Memerintah dan Melayani yang harus ‘diatur’ oleh peran Mengatur.

Secara filosofis, Memerintah itu berarti ‘di atas’ Rakyat, Melayani itu ada ‘di bawah’ Rakyat, sedangkan Mengatur ada ‘di tengah’ Rakyat. Dalam kasus Indonesia, dua fungsi pertama telah mengakibatkan manajemen pemerintahan menjadi tidak efektif sekaligus tidak efisien.

Fungsi Memerintah sebenarnya membutuhkan sedikit orang di Pemerintahan, bukankah hanya perlu satu Raja di sebuah kerajaan? Tetapi karena sifat manusia, banyaklah yang berlomba-lomba masuk ke Pemerintahan supaya bisa menjadi Raja. Karena pada faktanya terdapat banyak aparat Pemerintah, yang terjadi adalah pembagian kekuasaan memerintah, ada Raja Besar ada Raja Kecil, ada penguasa di sektor A ada yang disektor Z. Pembagian kekuasaan ini tidak didasarkan pada prinsip manajemen pemerintahan yang efektif dan efisien tetapi agar semua orang yang ada di pemerintahan memiliki peran dalam mata rantai Memerintah.

Fungsi Melayani jika dijalankan secara terpisah akan banyak membutuhkan banyak aparat Pemerintah, karena jumlah rakyat yang harus dilayani banyak. Tetapi jika fungsi ini benar-benar dilakukan, mungkin akan sedikit orang yang berminat. Dalam benak kebanyakan orang melayani bukanlah pekerjaan yang terhormat. Sangat sedikit yang berminat, kalaupun ada mungkin karena terpaksa.

Aparat Pemerintah plus Pegawai Negeri di Indonesia jumlahnya banyak tetapi bukan untuk kebutuhan Melayani karena lebih suka mengambil peran Memerintah. Sebuah kenyataan yang sangat ironis; dan seperti yang sudah mahfum, pada praktiknya menimbulkan masalah ketidakefektifan dan inefisiensi. Banyak hal yang mudah menjadi sulit, yang seharusnya bisa cepat menjadi lambat, yang mustinya murah justru mahal. Yang tidak perlu diatur malah diatur, yang perlu diatur dibuat semerawut. Dan sebagainya.

Dalam melaksanakan fungsinya, Mengatur jauh lebih sulit dari Memerintah ataupun Melayani. Untuk bisa Memerintah hanya butuh legitimasi kekuasaan, setelah itu diperoleh, apapun bisa dilakukan terlepas tindakannya dianggap bodoh, sewenang-wenang dan lain-lain. Melayani pun bisa dilakukan dengan cukup mudah, karena melayani itu hanya melaksanakan apa yang diminta. Tidak perlu banyak berpikir untuk melayani, just do it as it’s intend to do.

Untuk Mengatur butuh kemampuan lebih. Butuh kompetensi, butuh visi, butuh kemampuan mendengarkan, butuh kemampuan berkomunikasi, butuh kemampuan bernegosiasi sekaligus beragumentasi. Harus memiliki kepekaan, open-minded, mau bekerja keras, bersedia berkorban, tidak mementingkan diri sendiri dan sebagainya, dan sebagainya. Oleh karena itu yang diperbolehkan Mengatur harus benar-benar orang pilihan, kalau bisa yang terbaik yang dimiliki bangsa Indonesia.

Karena karakteristik tersebut, orang-orang yang memenuhi syarat sebagai Pengatur mungkin tidak punya ambisi untuk menjadi aparat Pemerintah. Bersedia Melayani tetapi tidak mau diatur oleh rakyatnya. Perlu strategi khusus untuk memasukkan orang-orang semacam ini ke jajaran Pemerintahan.

Karena kualifikasinya juga, orang-orang semacam ini tidak boleh digaji murah. Mereka harus dibayar mahal. Negara kita hanya butuh sedikit orang semacam ini, sehingga aparat Pemerintah tidak perlu banyak seperti sekarang. Dengan demikian, manajemen pemerintahan dapat berjalan dengan efektif dan efisien.

Mari kita berandai-andai, jika saja anggaran rutin untuk belanja pegawai tidak naik, tetapi jumlah aparat yang menjalankan fungsi Mengatur hanya dibutuhkan ¼ dari yang ada sekarang. Bila gaji terendah seorang aparat adalah Rp 1 juta, maka setelah dirasionalisasi menjadi Rp 4 juta. Bila gaji seorang Presiden sekarang sekitar Rp 100 juta, maka mungkin bisa menjadi Rp 400 juta. Untuk sebuah Negara besar dengan kompleksitas masalah yang sangat tinggi, gaji Presiden Rp 400 juta mungkin masih terlalu kecil, tetapi bukan itu poinnya.

Yang saya harapkan adalah jumlah aparat pemerintah (dengan fungsi utama Mengatur) tidak perlu banyak-banyak. Mereka adalah orang-orang pilihan. Mereka digaji besar, tetapi bukan karena pamrih tetapi sebagai bentuk penghargaan atas tugasnya sebagai Pengatur yang pasti tidak mudah.

Jika menggunakan jargon SDM aparat Pemerintah adalah hanya terdiri atas para ahli pekerjaan manajerial dan spesialis. Tidak perlu ada aparat Pemerintah pada lower management. Banyak pekerjaan-pekerjaan yang selama ini dilakukan oleh aparat Pemerintah dan Pegawai Negeri sebenarnya bisa dilakukan oleh pihak swasta dan masyarakat. Yang penting semua hal tersebut harus masih dalam kerangka diatur dan diawasi oleh aparat Pemerintah.

Dalam melaksanakan pekerjaannya, semua aparat Pemerintah harus dilengkapi fasilitas kerja yang paling canggih dan terbaik, tentu saja sesuai dan relevan dengan tugas masing-masing aparat. Karena jumlahnya relatif sedikit hal ini tentunya bukan hal yang terlalu sulit untuk dipenuhi. Semua ini bukan untuk show off, tetapi semata-mata demi efisiensi dan kefektifan pekerjaan mereka yang super berat.

Sangat disadari, mengubah kondisi aparat Pemerintah sekarang ini menjadi sebagaimana yang sudah dipaparkan bukanlah hal mudah, tetapi bukan pula sesuatu yang mustahil. Kebutuhannya bukan sekedar reformasi tetapi mungkin revolusi. Sejarah bangsa-bangsa sudah menunjukkan bahwa untuk menjadi bangsa yang unggul bukan pekerjaan mudah, perlu kemauan yang kuat untuk berubah, kerja keras dan kesediaan berkorban.

Dan yang tidak kalah penting adalah diperlukannya terobosan-terobosan cara berpikir dan bertindak. Tanpa terobosan kita akan tetap tertinggal seperti sekarang. Jika negara-negara diibaratkan mobil-mobil dibalapan F1 dan mobil kita selalu berada dibarisan paling bontot pole position karena sudah ketinggalan jaman. Mungkin kita perlu berpikir untuk menggantinya saja dengan mobil baru dari pada memperbaiki mobil lama. Pembalap jempolan seperti Fernando Alonso atau Michael Schumacher pun tidak akan berdaya bertarung dengan mobil butut seperti ini.

Pilihan-pilihan telah tersedia, keputusan ada di tangan kita. Jalan yang kita pilih akan menentukan capaian yang kita peroleh. Jika kita sadar betul akan pilihan yang diambil, tentunya tidak perlu menyesal dan menyalahkan negara lain atas capaian tersebut.

Adakah Hikmah Dari Sebuah Keraguan?

2006-06-02T22:52:00.000+07:00

Ya Allah ...
Hamba-Mu yang lemah ini mohon ampun ...
Hamba-Mu yang sedang belajar ini bimbang dan resah ...

Ya Allah ...
Hamba-Mu bersyukur memeluk agama-Mu ...
Tapi Hamba-Mu gundah melihat laku para pemuka agama-Mu ...
Gulana menyimak petuah para ahli Kitab-Mu ...
Jengah akan perang caci yang dilontarkan ...
Gemetar pada kekerasan dan pemaksaaan kehendak yang silih dilakukan.

Ya Allah ...
Dalam anganku, agama-Mu berarti kedamaian ...
Dalam ingatanku, agama-Mu adalah pilihan ...
Dalam asaku, agama-Mu bermakna kesejukan ...
Dalam alam sadarku, agama-Mu merupakan hidayah.

Ya Allah ...
Tidak ada keraguan sedikit pun pada kitab-Mu ...
Semua yang ada pada Kitab-Mu adalah kebenaran hakiki ...
Tapi apakah tafsiran para pemuka agama-Mu selalu merupakan hakikat, jika masih ada perbedaan diantara mereka?
Layakkah perbedaan itu menjadi pangkal saling menghujat?

Ya Allah ...
Saya menangis membaca kisah perjuangan Rasul-Mu ...
Rasul yang berdakwah dengan penuh kasih ...
Utusan-Mu yang berjuang untuk kebenaran dalam kedamaian ...
Tapi jujur, hati hamba sulit tergerak dengan paparan kotbah ahli Kitab-Mu ...
Yang katanya mengambil teladan dari Rasul-Mu ...
Sangat mungkin pikiran yang salah, tapi saya tidak dapat membohongi nurani.

Ya Allah ...
Agama-Mu adalah agama kesetaraan, persamaan semua umat dihadapan-Mu ...
Namun ada diantara sebagian umat-Mu memaksakan kehendak pada umat-Mu yang lain ...
Atau sebagian ahli Kitab-Mu tersirat meninggikan derajat mereka ...
Kemudian merasa berhak untuk menghukum umat-Mu yang lain ...
Bukankah itu berarti mengambil alih kewenangan-Mu?

Ya Allah ...
Engkau adalah hakim yang Maha Adil ...
Engkau hanya akan memutuskan kesalahan umat-Mu setelah maut menjemput ...
Seusai semua kesempatan diberikan ...
Engkau Maha Tahu segala yang tersembunyi dibalik hati setiap umat-Mu ...
Tetapi Engkau tetap menghitungnya nanti di hari akhir.

Ya Allah ...
Tapi mengapa ada sebagian umat-Mu, pemuka agama-Mu, ahli kitab-Mu,
Merasa memiliki hak untuk menghakimi umat-Mu di dunia yang fana ini?
Kala semua orang masih memiliki kesempatan ...
Kala segala masih mungkin berubah ...
Berhakkah kita menjadi jaksa sesama,
Yang notabene sederajat kedudukannya dihadapan-Mu nanti?
Sama-sama jadi tersangka, sebelum akhirnya divonis bersalah atau bebas?
Juga-juga dihitung baik-buruknya, sebelum akhirnya masuk kobaran api atau nirwana?
Saya, bingung, Ya Allah, tapi itulah yang terjadi sekarang!

Ya Allah ...
Kitab-Mu adalah sebuah petunjuk yang hakiki ...
Tetapi apakah bisa diartikan tidak ada petunjuk kebenaran lain diluar Kitab-Mu?
Tidakkah semua yang ada di alam semesta dan dunia ini adalah ciptaan-Mu, representasi kebenaran-Mu?
Bukankah Engkau mengatakan dalam Kitab-Mu bahwa kalimat-kalimat-Mu tidak mungkin ditulis walaupun dua kali isi lautan menjadi tintanya?

Ya Allah ...
Sekali lagi ku mohonkah ampun kepada-Mu ...
Sangat mungkin saya salah, oleh karena itu tetaplah beri petunjuk kepada Hamba-Mu ini ...
Aku yang masih belajar agama-Mu ...
Aku yang ingin terus menimba ilmu agama-Mu ...
Aku mendamba jadi hamba yang mencintai agama-Mu ...
Bukan menjalani agama-Mu karena takut dan ditakuti-takuti.

Ya Allah ...
Harapanku, agama-Mu bukanlah label ...
Impianku, agama-Mu bukanlah pengelompokan ...
Mungkinkah agama-Mu bukan keseragaman perilaku dan tampilan?
Niscayakah agama-Mu bukan kekompakan kalimat dan ucapan?

Ya Allah ...
Dalam benakku, agama adalah pertanggungan-jawaban pribadi kepada-Mu ...
Bukankah itu yang engkau firmankan dalam Kitab-Mu?
Keyakinanku, agama dimulai dari ranah hati ...
Karena hanya Engkau yang bisa menerawang isi hati manusia ...
Bukankah itu berarti hanya Engkau pulalah yang berhak menilai?

Ya Allah ...
Saya percaya, Engkau akan membimbing semua umat menemukan kebenaran-Mu ...
Kebenaran yang boleh jadi sama, atau berbeda satu dengan lainnya ...
Yang hanya bisa diketahui setelah kami semua menghadap-Mu ...
Sehingga kami merasa tidak berhak untuk saling menghakimi keyakinan masing-masing akan hakikat-Mu.

Apakah ini sementara hikmah yang saya peroleh dari sebuah kegundahan?
Bila dianggap sebuah keraguan, ku panjatkan asa agar menjadi sebuah hikmah keraguan ...
Yang akan membawa hamba untuk lebih memahami dan mencintai agama-Mu.

Amin.

Saya Setuju Kenaikan Harga BBM, Tapi Tidak Sependapat dengan Alasannya

2005-09-30T14:45:00.000+07:00

Pemerintah berencana menaikkan harga BBM bulan Oktober ini. Walaupun banyak kalangan yang menyatakan ketidaksetujuan dengan berbagai alasan. Saya pribadi mendukung rencana tersebut. Persetujuan ini bukan berarti bahwa saya akan mendapat manfaat dari dampak kenaikan, sama sekali tidak. Secara ekonomi saya akan sangat dirugikan oleh kebijakan tersebut, sama dengan kebanyakan masyarakat. Pendapatan tidak naik (bahkan ada kemungkinan berkurang), pengeluaran akan membengkak, akibatnya daya beli akan merosot secara signifikan.

Dukungan saya didasarkan akan keyakinan bahwa ini adalah keputusan yang tepat dan baik bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia dalam jangka panjang. Tentu saja dalam jangka pendek akan sangat terasa berat. Tetapi sebenarnya akan memberikan dampak positif, karena banyak distorsi ekonomi dan praktik buruk usaha akan secara efektif dihilangkan atau setidak-tidaknya dikurangi.

Bagi saya subsidi BBM adalah kebijakan yang tidak sehat, tidak adil dan tidak mendidik. Walaupun Pemerintah memiliki uang yang banyak dan mampu mendukung subsidi, saya tetap berpendapat subsidi BBM harus dicabut. Itulah sebabnya kenapa saya tidak setuju dengan alasan Pemerintah, yang intinya menyatakan bahwa subsidi adalah untuk mengurangi beban anggaran. Artinya, jika tidak memberatkan anggaran, subsidi BBM tetap akan dilanjutkan. Menurut saya ada alasan yang lebih hakiki mengapa subsidi BBM harus dicabut, yaitu dampak negatif disparitas harga.

Contoh paling gamlang adalah praktik bisnis tidak sehat akibat adanya disparitas harga BBM antara Indonesia dengan negara lain (terutama tetangga terdekat) serta disparitas harga masyarakat dan industri. Tanpa perlu diselidiki lebih jauh pun kita bisa melihat bahwa disparitas harga semacam ini menimbulkan peluang bisnis ilegal menggiurkan baik untuk kalangan orang biasa yang melakukan bisnis kecil-kecilan untuk sekedar menyambung hidup hingga kalangan yang memiliki kekuasaan, uang dan akses menjalankannya secara besar-besaran. Hasil temuan kepolisian baru-baru ini telah membuktikan kebenaran adanya bisnis tidak terpuji tersebut.

Kenaikan harga BBM (apalagi jika harganya sesuai harga pasar dunia) akan menghancurkan rantai bisnis ilegal dan tidak sehat. Para pelaku usaha di bidang ini pastinya akan sangat dirugikan. Dan jika pelakunya adalah orang-orang yang memiliki pengaruh yang sangat kuat di Indonesia, tentunya Pemerintah dan (masyarakat) perlu mengantisipasinya. Tidak menutup kemungkinan mereka akan mendompleng aksi-aksi proses kenaikan BBM.

Kalaupun harga produksi BBM Indonesia jauh lebih rendah dari harga pasar Internasional, karena mampu memproduksi dari hulu hingga hilir secara mandiri. Saya tetap mendukung penggunaan harga pasar Internasional sebagai dasar. Karena alasan yang sama, disparitas harga adalah insentif negatif bagi persaingan usaha yang sehat. Disamping itu jangan dilupakan, diperlukannya usaha pengawasan dan pengendalian yang ekstra sulit serta berbiaya tinggi.

Secara lebih luas kebijakan kenaikan harga BBM juga akan menghapuskan sedikit demi sedikit ketidak-efisienan bisnis dan ekonomi yang ternina-bobokan oleh harga BBM murah dan disubsidi. Semua kalangan industri, Pemerintah dan masyarakat menjadi berpikir keras untuk melakukan efisiensi. Fenomena penghapusan ekonomi biaya tinggi, yang sering dibicarakan, akan benar-benar dilaksanakan, karena ’dipaksa oleh keadaan.’ Dalam jangka panjang ini akan memberikan dampak positif karena Pemerintah, kalangan pengusaha dan masyarakat terlatih untuk berpikir dan bertindak efisien.

Di sini lain kenaikan harga BBM juga tidak hanya memacu pengusaha dan masyarakat melakukan efisiensi, tetapi juga akan memaksa Pemerintah menjalankan fungsinya secara lebih baik. Kebijakan kompensasi BBM untuk rakyat miskin memang baik, tetapi ini seharusnya hanya bersifat sementara dan darurat. Pemerintah harus lebih serius memikirkan bagaimana supaya masyarakat bisa bekerja, memiliki kompetensi dan mendapat penghasilan yang layak. Jika kompensasi ini berlangsung lama dan tidak diarahkan untuk memotivasi orang untuk bekerja keras, maka akan timbul dampak negatif; kesenangan menjadi rakyat miskin karena enak disubsidi.

Kekayaan sumberdaya alam telah lama membius kita, jangan dilanjutkan dengan kebijakan subsidi yang tidak tepat.

Perda K3-2005 Kota Bandung : Akankah Efektif Dilaksanakan?

2005-09-06T06:50:00.000+07:00

Peraturan Daerah (Perda) Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2005 mengenai Penyelenggaraan Ketertiban, Keindahan dan Kebersihan (K3) sudah resmi diundangkan pada tanggal 8 April 2005 dan akan efektif berlaku April tahun 2006. Perda ini akan menggantikan Perda Nomor 6 Tahun 1995 yang dianggap sudah tidak sesuai lagi. Apabila dihitung sejak bulan September ini, maka masih tersisa 7 bulan yang dapat kita gunakan untuk bebenah, agar pada waktunya nanti semua berjalan dengan baik.

Pikiran Rakyat sudah pernah mempublikasikan ketentuan K3 ini pada bulan Maret, berarti sudah 5 bulan terlewati. Jika hingga sekarang masih ada masyarakat Kota Bandung yang belum mengetahui keberadaan Perda K3, tentunya sangat disayangkan. Artinya, sosialisasi masih belum maksimal. Padahal ini Perda yang istimewa dan sangat penting diketahui oleh semua masyarakat Bandung karena berhubungan erat dengan aktivitas kita sehari-hari.

Sekedar mengingatkan kembali, ada 67 butir kegiatan masyarakat Bandung yang diatur lengkap dengan sanksinya. Diantaranya adalah ketentuan untuk menyeberang jalan, naik/turun kendaraan umum, penggunaan jalan, membuang sampah, pemasangan portal/polisi tidur dan lain-lain. Sanksi per jenis pelanggaran berupa denda dan pidana kurungan. Denda administrasi bervariasi dari Rp 250 ribu hingga Rp 50 juta. Sedangkan sanksi pidana adalah kurungan paling lama 3 bulan. Sebagai contoh, setiap pengguna jasa angkutan umum yang naik/turun tidak pada tempat pemberhentian yang telah ditetapkan akan dikenai denda maksimal Rp 250 ribu, sedangkan mendirikan tempat untuk kegiatan perjudian dapat diganjar denda Rp 50 juta. Merokok pada ’tempat yang salah’, diancam sanksi hingga Rp 5 juta.

Yang menarik adalah tidak ditetapkan secara eksplisit sanksi minimum dari setiap pelanggaran. Apakah ini bisa diartikan bahwa pelangaran terhadap ketentuan larangan kegiatan perjudian bisa dikenakan denda Rp 50 juta sekaligus bisa juga tidak didenda sama sekali? Perda juga masih cukup banyak memberikan ruang untuk perbedaan penafsiran, sehingga mungkin diperlukan pedoman tertulis lebih rinci yang bisa dijadikan pegangan warga dan aparat penegak hukum.

Endi Sungkono (Pikiran Rakyat, 27 Maret 2005), pernah menulis dengan tuturan menarik hubungan kebiasaan merokok dengan Perda K3. Tulisan tersebut secara tidak langsung menunjukkan potensi masalah yang akan muncul. Ini baru dari satu aspek saja, yaitu merokok. Berapa banyak masalah akan mengemuka apabila ke-67 aspek yang diatur Perda diulas juga. Misalnya saja, bagaimana jika dibuat tulisan yang sama untuk kebiasaan kita berkendaraan umum atau membuang sampah?

Pada kesempatan lain, penulis sempat mendengar komentar salah seorang pengamat ahli di sebuah radio swasta beberapa waktu yang lalu. Pada intinya, pengamat tersebut menyoroti berbagai kelemahan Perda baik dalam hal proses pembuatannya, isi, sosialisasi hingga keefektifan implementasinya. Walaupun diyakini bahwa Pemda dan DPRD sudah melakukan analisis mendalam sehingga sampai pada keputusan untuk mengeluarkan Perda K3 yang baru, apa yang disampaikan pengamat tersebut perlu dipertimbangkan karena merupakan masukan berharga.
Dengan mempertimbangkan bahwa Perda K3 2005 akan mengatur aktivitas sehari-hari warga dan pengunjung Kota Bandung tanpa kecuali, penulis ingin menyampaikan [kembali] beberapa hal yang mudah-mudahan mendapat perhatian dari Pemda dan DPRD. Hal-hal tersebut adalah :

1. Mohon diyakinkan bahwa sudah semua warga Bandung mengetahui ketentuan-ketentuan dalam Perda tersebut sebelum efektif diterapkan. Kalau perlu maksimalkan semua alternatif aliran informasi yang ada. Mulai dari media massa (koran, televisi, radio), lembaga formal dan non formal, media promosi outdoor, leafleet dan lain-lain. Jika perlu bagikan secara gratis Perda kepada setiap KK di Kota Bandung. Ini untuk menjaga jangan sampai warga Kota Bandung kaget pada saatnya, sehingga tidak siap dan melakukan aksi-aksi yang negatif. Lebih cepat reaksi masyarakat diketahui, tentunya akan lebih baik.

2. Siapapun yang nantinya memiliki kewenangan menindak setiap pelanggaran (apakah Kepolisian ataupun aparat Pemda/Satpol PP) dilandasi oleh pendekatan pencegahan bukan pembiaran yang dilanjutkan pengenaan sanksi. Penulis berkeyakinan, Perda ini dibuat agar masyarakat Kota Bandung memenuhi aturan K3 bukan sebaliknya dan juga bukan sebagai salah satu wahana peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) sebagaimana yang telah disampaikan Walikota, Bapak Dada Rosada.

3. Banyaknya butir pelanggaran dan besarnya sanksi sangat rawan menimbulkan penyalahgunaan baik oleh aparat maupun masyarakat. Oleh sebab itu, diupayakan agar penilaian kinerja aparat diukur dari makin berkurangnya pelanggaran yang terjadi bukan dari banyaknya pelanggaran yang ditemukan dan dikenakan sanksi. Dengan demikian antara tujuan yang melandasi Perda K3 nyambung sampai ke tingkat implementasi.

4. Karena di dalam Perda tersebut tidak diatur ketentuan mengenai pelanggaran dan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh aparat, mohon ketentuan mengenai ini juga di-Perda-kan serta disosialisasikan pada masyarakat.

5. Sangat diharapkan, semua fasilitas K3 disiapkan secara memadai sebelum Perda diterapkan. Misalnya, tempat penyebarangan jalan, tempat pemberhentian angkutan umum, tempat pembuangan sampah dan sebagainya. Dengan demikian, tidak ada alasan bagi warga dan pengunjung Kota Bandung untuk tidak mentaatinya.

6. Bagaimana semua kegiatan yang mendukung pelaksanaan K3 ini diakomodasi dalam APBD/DASK Pemda Kota Bandung? Berapa besar dan apakah dananya memadai? Bagaimana mekanisme pengelolaan dan pengawasan dana yang terkumpul dari pelanggaran K3? Walaupun akan diperlakukan sebagai Penerimaan Daerah, tentunya lebih baik jika dana tersebut dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk perbaikan fasilitas publik yang terkait dengan K3.

Sebagai perbandingan, penulis ingat betul bagaimana besarnya resistensi masyarakat pada peraturan penggunaan helm dan sabuk pengaman. Tetapi setelah ketentuan itu diterapkan, pada akhirnya masyarakat dapat menerima. Ada dua alasan utama yang menurut penulis menyebabkan keberhasilan ini. Pertama, masyarakat tidak punya pilihan lain selain mengikuti aturan tersebut dan aturannya diterapkan tanpa pandang bulu. Kedua, biaya yang harus dikeluarkan oleh masyarakat untuk memenuhi ketentuan (yaitu, membeli helm atau memasang sabuk pengaman) relatif murah dan usaha yang perlu dilakukan (agar tidak melanggar) juga mudah.

Pengalaman keberhasilan kewajiban penggunaan helm dan sabuk pengaman, mudah-mudahan dapat dijadikan contoh untuk penerapan K3. Memang akan lebih sulit karena aspek yang diaturnya lebih banyak dan kompleks. Tetapi dengan kesungguhan, niat baik serta persiapan yang matang, penulis yakin implementasi Perda K3 akan berhasil dan mendapat dukungan dari masyarakat pencinta Kota Bandung.

Bagi Saya Rahardi Ramelan Adalah Pahlawan

2005-08-17T22:59:00.000+07:00

Hari ini genap 60 tahun negara kita merdeka. Dalam bayangan saya, semakin jauh jarak kita dari tanggal 17 Agustus 1945, akan semakin sulit kita menghayati situasi idealisme dan emosionalisme perjuangan kemerdekaan. Jika ada salah satu dari kita yang lahir pada saat itu, umurnya sudah mencapai 60 tahun. Bila diperkenankan berumur panjang berarti sudah termasuk ketegori sepuh. Bangsa Indonesia yang produktif dan pemain utama era sekarang ada diantara umur 20-50 tahun, berarti paling tidak lahir 10 tahun setelah merdeka hingga 40 tahun. Bagi kebanyakan usia ini, ikatan emosional terhadap para pahlawan kemerdekaan tidak sekuat masyarakat jaman awal-awal kemerdekaan. Keterikatan emosional mereka lebih banyak pada tokoh, pemimpin dan pahlawan (jika ada) masa kini.

Bila dihubungkan dengan ketaatan terhadap hukum, dari sekian banyak tokoh/pemimpin yang saya kagumi, Rahardi Ramelan adalah salah satunya. Dan dari sekian banyak tokoh/pemimpin yang sebaiknya tidak dipanuti, Akbar Tandjung dan Edwin Soedarmo adalah dua diantaranya.

Jika negara kita adalah negara hukum, ketaatan para pemimpin pada ketetapan hukum bisa dijadikan salah satu indikator utama. Mencermati sikap mereka adalah lebih penting dibanding ketaatan yang sama di kalangan masyarakat biasa. Selaku pemimpin/tokoh, resiko dan tanggung jawab lebih besar dari rakyat biasa adalah bagian yang tidak bisa dipisahkan dari kepemimpinan atau ketokohannya. Jika menjadi pemimpin/tokoh hanya bersedia menerima segala kemasyhuran, keuntungan finansial serta segala privilege yang didapat tanpa bersedia menerima resiko dan tanggung jawab melekat di dalamnya tentu sangat disayangkan.

Saya teringat dengan salah satu teman baik saya, yang berkali-kali ditawari menjadi pemimpin di BUMN, menolak halus dengan mengatakan, ”Saya bukan tidak mau, tetapi tidak berani (terhadap resiko yang melekat pada pemimpin itu).”. Menurut saya itu jawaban yang jujur, sederhana dan sangat bagus; tapi herannya malah dianggap aneh. Ditengah-tengah perlombaan yang ketat untuk mendapat jabatan itu, yang dianggap memiliki kompetensi malah menolaknya. Dugaan saya, dia tahu persis beratnya amanah yang harus ditanggung oleh seorang pemimpin. Perasaan kekhawatiran tidak dapat memegang amanah telah mengalahkan segala kemilau kemewahan yang akan didapat jika jabatan itu diterima.

Rahardi Ramelan adalah contoh pemimpin yang patut diacungi jempol. Bukan karena berani jadi menteri, tetapi karena berani dimasukkan penjara sebagai bagian resiko dan tanggung jawabnya terhadap jabatan tersebut. Berbeda dengan koleganya waktu itu, Akbar Tandjung. Berbagai usaha dan alasan dikemukakan agar resiko itu bisa lepas dari pundaknya. Beruntung putusan akhir (terlepas dari pro dan kontra) berpihak padanya. Jika tidak, bagaimana? Kemampuan Akbar Tandjung memimpin Golkar di masa sulit patut dipuji, tetapi ketidakberaniannya memikul resiko hukum sewaktu dia menjadi menteri, bagi saya bukan sikap yang bisa dijadikan teladan.

Contoh lain ketidaksiapan menerima resiko sebagai pemimpin dialami oleh Edwin Soedarmo, sang Direktur Utama PT Dirgantara Indonesia. Setelah keluar ketentuan hukum yang bersifat tetap dan mengikat, malah menghilang sehingga masuk daftar pencarian orang (DPO) polisi. Dalam hal ini Rahardi Ramelan kembali memberikan contoh pemimpin yang baik, tanpa babibu langsung menyerahkan diri untuk dimasukkan penjara [lagi], kerena kasasinya ditolak.

Saya sama sekali tidak membenci Akbar Tandjung. Bagi saya, meski Bang Akbar Tandjung pada waktu itu bersedia masuk penjara, bukan berarti beliau salah. Sama artinya dengan kondisi sekarang beliau dinyatakan bebas, bukan berarti tidak salah. Manusia, termasuk penegak hukum bisa saja salah. Selaku orang yang tidak mengenal Akbar secara dekat dan tidak paham betul permasalahan yang diperkarakan, saya tidak bisa menilai Bang Akbar benar atau salah, walaupun diputuskan bersalah atau bebas oleh pengadilan. Yang menjadi isu adalah sikap dalam menghadapi keputusan pengadilan.

Hal sama berlaku untuk Edwin Soedarmo. Walaupun yang bersangkutan merasa benar dan pengadilan telah memutuskan dengan pertimbangan salah dan tidak adil, saya tetap berharap Bung Edwin bersedia menyerahkan diri dan berani menanggung resiko yang melekat dijabatannya. Masuk penjara karena keyakinan akan kebenaran tindakan yang telah diambil tetap lebih terhormat dibanding dengan status saat ini. Jangan melihat Akbar Tandjung, jangan tiru sikap orang-orang yang tidak berani menanggung resiko dan berpaling, lihatlah Rahardi Ramelan!

Jika nanti akan ada penghargaan diberikan kepada warga negara dalam bidang hukum, berikanlah juga penghargaan itu pada Rahardi Ramelan, serta orang-orang yang seperti beliau. Sejarah jaman akan terus berubah, tetapi pahlawan dan pemimpin sejati tetaplah sama. Mereka adalah orang-orang yang berhasil mengalahkan egonya, bukan orang lain.

Di usia kemerdekaan ke-60 ini saya merasa beruntung karena masih ada pemimpin yang bisa diteladani. Jika tidak, perayaan kemerdekaan ini menjadi kehilangan makna. Dirgahayu Indonesia!

Kelirumologi : Apakah Bisa Diterapkan Untuk Penanganan Korupsi?

2005-08-11T15:25:00.000+07:00

Pusat Studi Kelirumologi yang dikomandani oleh sang master Jaya Suprana, baru-baru ini menganugerahkan ”Kelirumologi Award” kepada 10 orang, seperti Kwik Kian Gie, Wardah Hafidz dan Satjipto Rahardjo. Bagi yang ingin mengetahui mengenai beritanya bisa dilihat di sini.

Menurut Mas Jaya, Kelirumologi adalah suatu paham kesadaran untuk senantiasa berusaha menelaah kekeliruan demi mencari kebenaran. Jika memang demikian, boleh jadi diperlukan banyak sekali Kelirumolog di Indonesia, karena konon, ’perkeliruan’ di Indonesia amat teramat banyak. Penobatan negara kita sebagai salah satu negara terkorup oleh Transparency International dan menjadi salah satu negara yang paling ’bontot’ dalam pemulihan ekonomi pasca krisis, adalah salah dua contohnya.

Di tengah tersendat-sendatnya lapangan pekerjaan, mungkin belajar Kelirumologi dan menjadi Kelirumolog, bisa menjadi salah satu jalan keluar. :)

Ngomong-ngomong tentang Kelirumologi, saya tertarik untuk sedikit menelaah beberapa isu yang sekarang ini lagi hangat. Saya tidak tahu persis apakah ini termasuk objek kajian Kelirumologi atau tidak, tapi walaupun begitu karena ada pro dan kontra mungkin ada potensi kekeliruan terjadi di sana. Inilah empat isu yang berhasil diidentifikasi.

1. Mengenai korupsi:
a. Yang efektif adalah dengan menangkap dan menghukum para koruptor.
b. Yang efektif adalah memberi insentif/penghargaan pada orang yang tidak melakukan korupsi.
2. Mengenai prostitusi dan perjudian:
a. Yang efektif adalah melokalisasinya karena ’penyakit’ ini susah diberantas.
b. Yang efektif adalah memberantasnya sampai keakar-akarnya, karena jika tidak akan makin meluas.
3. Mengenai ’kebenaran agama’:
a. Semua agama benar karena tujuan akhirnya semua baik.
b. Agama yang benar hanya satu dan intepretasi yang benar juga cuma satu, yang lainnya salah atau setidak-tidaknya mengandung kesalahan.
4. Mengenai kesejahteraan dan peningkatan daya beli:
a. Indikator yang paling nyata dari peningkatan daya beli adalah harga yang murah. Oleh karena itu, pendidikan harus murah, pelayanan kesehatan harus murah dan yang mahal disubsidi.
b. Indikator yang paling nyata dari peningkatan daya beli adalah pendapatan yang tinggi. Oleh karena itu, pendidikan harus mahal, biaya kesehatan harus mahal dan semua yang harganya memang mahal tidak perlu disubsidi.

Nah, apakah kekeliruan dari setiap dasar penanganan isu diatas? Kita serahkan saja pada para pakar untuk membahas lengkap dengan masing-masing argumentasinya. Saya pribadi menilai ada potensi mengarah ke perkeliruan dari penanganan isu-isu tersebut. Potensi ini jika tidak dipikirkan dan diantisipasi dampaknya akan menimbulkan perkeliruan baru yang lebih kompleks.

Namun bisa saja saya keliru, sebagaimana halnya setiap Kelirumolog juga manusia. Jadi ... kelirukah kekhawatiran saya? Ya tidak tahu, masa jeruk makan jeruk!

Antara Teman, Pemimpin dan Rakyat

2005-08-02T12:04:00.000+07:00

Catatan:
Tulisan ini pun saya buat tahun lalu, 6 Agustus tepatnya. Setelah direvisi sedikit, saya posting jadi Opini kedua.

Teman seperti apa yang paling Anda suka?
Apakah teman yang selalu bisa membuat kita senang?
... teman yang mau mengkritik dan memberi saran?
... teman yang bisa diajak diskusi?
... teman yang membantu dikala susah?
... teman yang mau disuruh-suruh?
Atau teman yang …

Bryan Adams dalam lagu ”Coming Back To You” nampaknya demen banget sama teman yang banyak memberi sedikit meminta, teman yang tanpa pamrih; coba simak …

You've been alone but you did not show it
You've been in pain but I did not know it
You let me do what I needed to
You were there when I needed you
Mighta let you down, mighta messed you around
But you never changed your point of view
And that's why I’m coming back to you...

Lain lagi dengan Backstreet Boys, melalui lagu “As Long As You Love Me” mereka bilang teman yang baik adalah yang selalu membuatnya senang, tidak peduli silsilahnya, kelakuannya dulu dan darimana asalnya; ini buktinya …

I don't care who you are,
Where you're from,
What you did,
As long as you love me

Nah sebelum Anda marah karena salah comot karena itu lagu mengenai pacar, saya mohon maaf. Tapi ngga apa-apa kan sekali-kali dipelintir dikit...

Jika kelak jadi pemimpin, bawahan dan rakyat seperti apa yang Anda suka?
Bawahan/rakyat yang ABIS (Asal Bapak/Ibu Senang)?
Bawahan/rakyat yang berani mengkritik?
Bawahan/rakyat yang mau dibodohi dan penurut?
Bawahan/rakyat yang pintar dan pembangkang?

Sebagai rakyat, pemimpin apa yang Anda suka?
Pemimpin yang mau memenuhi semua harapan rakyatnya, walaupun itu bikin negara tambah terpuruk?
Atau pemimpin yang berani melakukan sesuatu yang berbeda dengan keinginan rakyatnya, tapi negara bisa diselamatkan sebelum karam?

Siapa pun kita selalu akan dihadapkan pada pilihan-pilihan…
Tidak peduli pilihan apa yang kita ambil, keyakinan terhadap pilihan kita adalah yang terpenting…
Perbedaan tidak harus disamakan, mengelola perbedaan jauh lebih penting…

Seberapa Berarti Nama Di Mata Anda?

2005-08-01T23:44:00.000+07:00

Catatan:
Artikel ini ditulis kurang lebih 1 tahun yang lalu. Karena bicara hal yang sepele maka saya jadikan opini pembuka di Blog ini.

Pernahkan anda bertanya apa arti nama yang diberikan oleh orang tua? Jika ditanyakan ada kemungkinan mereka akan ceritakan dengan panjang lebar arti dan sejarah nama tersebut. Bila enggan atau tidak memiliki kesempatan untuk bertanya, mungkin anda bisa tanyakan langsung kepada diri sendiri. Apa arti nama kita buat kita? Seberapa penting nama tersebut?

Bagi saya nama punya arti yang sangat penting. Bukan saja karena usaha keras orang tua mencarinya, tetapi juga karena nama adalah identitas kita yang membedakan kita dengan orang lain. Kadang-kadang saya suka risih jika ada orang yang namanya sama dengan saya walaupun cuma nama depannya saja. Apalagi kalau plek sama. tidak bisa dibayangkan perasaannya! Kalau nama kita sama dengan pesohor yang dipuja-puja sih kayaknya oke-oke saja. Tapi bila pas apes sama dengan penjahat kelas berat bagaimana?

Selama ini saya sering heran kenapa orang masih suka salah menulis nama. Mahasiswa salah menulis nama dosen, atau sebaliknya. Antar teman, kerabat, atau pada saat berkirim e-mail. ‘Mal praktek’ penulisan nama ini ternyata bukan hanya monopoli relasi perorangan, tapi juga terjadi pada dokumen penting yang dikeluarkan lembaga berwenang. Misalnya, Akte Kelahiran, KTP, SIM, Rekening Listrik dan lain-lain. Apabila memiliki energi berlebih kita dapat bersusah-susah memperbaikinya. Tapi Jika semangat lagi pas-pasan ya dibiarkan saja, alias pasrah.

Anehnya, fenomena ‘salah ketik’ ini, hampir tidak pernah terjadi bila ber e-mail ria dengan rekan-rekan bule. Mereka selalu benar menulis nama saya. Tentu saja saya heran; malah kadang-kadang hati saya berbunga-bunga manakala yang me-reply-nya adalah seorang tokoh. Dalam hati tercetus, “Hebat betul dia; kesibukannya yang seabreg-abreg, masih menyempatkan diri menulis nama tanpa salah sehuruf pun!”. Padahal susunan huruf nama Indonesia sangat berbeda dengan mereka, perlu usaha ekstra untuk bisa menulis nama asing dengan benar.

Yang menarik, saya pernah ber-email ria dengan seseorang dari Afrika yang berniat menipu. Selama belasan kali kirim e-mail tidak pernah salah menulis nama saya. Padahal dia harus kirim dan jawab ratusan e-mail secara manual tanpa bantuan autoresponder.

Saya tidak tahu apakah keseriusan menulis nama lawan komunikasi itu berkait erat dengan maju atau tidaknya suatu bangsa. Tetapi yang jelas ini nampaknya ada hubungannya dengan budaya. Tapi saya tidak paham sisi budaya yang mana, mungkin pakar budaya atau sosiolog dapat membantu menjelaskannya.

Beberapa tahun terakhir ini saya melihat ada trend baru dalam menulis nama di kartu undangan. Saya tidak ingat persis siapa yang mempelopori dan kapan mulainya. Bunyinya kira-kira seperti ini. “Mohon maaf apabila ada kesalahan penulisan nama/gelar.” Pada awalnya, saya terkagum-kagum dengan “gagasan cemerlang” ini. Dengan inovasi baru ini tentunya para pengundang boleh berlega hati dan yang diundang boleh menyimpan kedongkolannya, kan sudah ada permintaan maaf sebelumnya.

Tetapi setelah dipikir-pikir saya malah jadi khawatir, gejala salah ketik ini akan tambah meraja-lela. Kita menjadi semakin tidak peduli untuk menulis nama orang lain dengan benar. Usaha ke arah lebih serius untuk saling menghargai (walaupun kecil dan kelihatan sangat sepele) menjadi semakin terkikis. Memang sih, ini tidak akan berakibat fatal misalnya, seperti korupsi yang sering dituduh sebagai biang kerok bangsa Indonesia tidak maju-maju. Tapi ya itu tadi, memberantas korupsi kan bukan perkara mudah. Bagaimana jika kita mulai dengan memberantas kesalahan penulisan nama dulu saja.

Saya punya dugaan yang menciptakan ide di kartu undangan punya niat yang baik dan tulus. Tetapi alih-alih ‘memaafkan’ kesalahan kecil ini, kenapa kita semua tidak mulai mencoba untuk lebih bersungguh-sungguh mendapatkan data yang akurat dari orang yang akan kita undang. Kemudian dengan penuh percaya diri kita bisa berkata pada percetakan, “Undangan saya tidak perlu pakai catatan kaki permintaan maaf, karena semua undangan saya sama pentingnya, karena itu namanya sudah saya cek benar adanya!”
Mungkin anda berpikir, untuk apa memikirkan hal sepele seperti ini, wong masalah yang sangat jauh lebih besar saja (seperti penegakan hukum) tidak kunjung digarap secara sungguh-sungguh. Boleh jadi anda benar, dan saya tidak mau berkomentar untuk itu (setidaknya pada saat ini).